MALANGVOICE – Kemacetan menjadi masalah serius bagi tiga pemerintahan daerah di Malang Raya. Gagasan satu transportasi massal yang terintegrasi tiga wilayah, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu pun mengemuka.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Handi Priyanto, mengatakan, pihaknya siap mengajukan bus rapid transportation (BRT) jika Pemkab Malang dan Pemkot Batu sepakat transportasi yang terintegrasi.
“Bus massal atau BRT kami setuju saja. Kalau mereka (Pemkab Malang dan Pemkot Batu) oke, Kemenhub pasti akan membantu,” kata Handi.
Pada tahap awal, sambungnya, bisa saja Kemenhub mengirim 50 BRT, jika kesepakatan sudah final. “Memang perlu sosialisasi dan waktu, itu sama dengan mengganti bemo ke angkot, butuh waktu,” bebernya.
Ihwal nasib angkot, menurut dia, kehadiran BRT justru menambah penghasilan angkot. “Angkot akan jadi pengumpan penumpang, karena BRT ini hanya beroperasi di jalan besar, dan kawasan yang tidak terjangkau bisa diisi angkot,” tandasnya.
BRT akan beroperasi tertib waktu, kedatangannya bisa diprediksi masyarakat pengguna jasa. “Tidak boleh ngetem dan harus berputar ke tiga wilayah itu, sehingga masyarakat bisa tahu dan bisa memprediksi tanpa menunggu waktu lama,” imbuhnya.
