Hadiri IDF 2018, Sutiaji Tekankan Konektivitas OPD di Kota Malang

Sutiaji bersama Gubernur Jatim, Soekarwo. (istimewa)
Sutiaji bersama Gubernur Jatim, Soekarwo. (istimewa)

MALANGVOICE – Plt Wali Kota Malang, Sutiaji, menghadiri acara Indonesia Development Forum (IDF) 2018 di Jakarta, Selasa (10/7). Gelaran tersebut dibuka langsung Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Diikuti gubernur, wali kota/bupati se Indonesia, IDF 2018 merupakan gelaran ke dua setelah dihelat pada 2017 silam.

Menteri PPN / Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro dalam pengantar pembukaan IDF 2018, menginformasikan acara mengangkat tema “Terobosan untuk Mengatasi Kesenjangan Antar Wilayah di Seluruh Nusantara”, bertujuan untuk mewadahi pemerintah Indonesia, akademisi, masyarakat sipil, mitra pembangunan dan masyarakat secara umum untuk mengumpulkan perspektif pembangunan lintas disiplin.

Di sela-sela acara tersebut, Sutiaji menegaskan pentingnya membangun konektivitas (program) OPD di Kota Malang.

“Capaian program pembangunan daerah akan maksimal bila semua terkoneksi, saling melengkapi dan menguatkan. Tidak bisa dan tidak boleh berjalan sendiri,” tegas Sutiaji didampingi Sekda Kota Malang, Wasto.

Selain itu Sutiaji juga menekankan pentingnya kemandirian daerah. “Daerah (Kota Malang) jangan hanya menengadah kucuran dana dari pusat, tapi harus mampu memaksimalkan potensi daerah dalam upaya membangun kemandirian anggaran. Itu yang akan saya pacu kepada OPD maupun perusahaan daerah di kota Malang,” lanjutnya.

IDF 2018 yang dihelat selama dua hari (10-11 Juli), pada high level talkshow, menghadirkan Menteri KLH Siti Nurbaya Bakar, Menteri PAN RB Asman Abnur, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jatim Soekarwo dan Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo, selaku pembicara utama.

Adapun tema tersebut dijabarkan ke dalam tujuh sub tema yakni (1) Pengembangan pusat pertumbuhan, (2) Upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan (3) Perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah (4) Memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pembangunan daerah, (5) Penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan, (6) Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah serta (7) Pengoptimalan sumber pendanaan pembangunan.(Der/Ak)