MALANGVOICE – Aksi gowes Wali Kota Malang Sutiaji bersama rombongannya ke Pantai Kondang Merak, di Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, pada Ahad (19/9), mendapatkan perhatian berbagai pihak.
Salah satunya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Malang. Mereka mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan sanksi.
“Kami (GP Ansor Kabupaten Malang) mendesak Mendagri untuk memberikan sanksi kepada Wali Kota Malang, Sekda dan OPD, serta camat atau ASN yang ikut dalam rombongan berwisata di pantai Kondang Merak,” ucap Ketua GP Ansor Kabupaten Malang, Husnul Hakim Syadad, Ahad (19/9).
Baca Juga: Heboh Rombongan Gowes Pemkot Malang ke Pantai Kondang Merak, Ini Kata Polisi
Menurut Husnul, perilaku pejabat Kota Malang yang disinyalir kuat memaksa masuk ke pantai selatan tersebut dinilai sangat tidak etis, karena memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat di tengah PPKM ini
“Saat ini kan masih dalam situasi PPKM dan pantai selatan masih belum buka, tetapi mereka (rombongan pejabat Kota Malang) kok malah memaksa masuk,” jelasnya.
Husnul menjelaskan, rombongan Gowes Wali Kota tersebut berjumlah sekitar 50 orang, mereka tiba di Pantai Kondang Merak tersebut sekitar pukul 10.00, mereka datang ada yang mengendarai kendaraan dinas pemerintah Kota Malang
“Kegiatan rombongan gowes itu sempat dihentikan oleh petugas gabungan saat akan masuk ke lokasi. Karena masih PPKM Level 3, itu sesuai dengan Inmendagri no. 42 tahun 2021 dan SK Bupati Malang. Tapi mereka tetap memaksa masuk terus mereka istirahat dan sambil berswafoto. Rombongan meninggalkan lokasi sekitar pukul 12.15 WIB,” ucap Husnul mengakhiri.
Selain GP Ansor Kabupaten Malang, Komunitas gerakan pemuda milenial berjejaring di Malang Raya yang biasa disebut dengan Milenial Utas meminta Bupati Malang HM Sanusi untuk mengingatkan atau menegur Wali Kota Malang Sutiaji.
“Tolong Pak Bupati, perilaku Pak Wali Kota dan jajaran pejabatnya itu diingatkan,” pinta Ketua Umum Milenial Utas, Zulham Akhmad Mubarrok, Ahad (19/9) malam.
Menurut Zulham, saat ini warga Kabupaten Malang berupaya untuk mematuhi peraturan PPKM, meski telah merasa bosan patuh dengan peraturan pemerintah, namun kesabaran tersebut dicoreng dengan adanya ulah Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.
“Kita (Warga Kabupaten Malang) mengalah dan bersabar walau dilarang jalan-jalan ke tempat wisata, kami mematuhinya demi keselamatan bersama. Tapi kini, kami diuji oleh pejabat tetangga kita (Pemkot Malang) yang menerobos masuk ke tempat wisata di Kabupaten Malang,” tutupnya.(der)
