MALANGVOICE – Pemuda Demokrat Indonesia bersama dengan Aliansi Peduli UMKM, hari ini, gagal menggelar hearing dengan Komisi C DPRD Kota Malang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).
Jadwal hearing yang harusnya dilakukan pukul 09.30 WIB, hingga pukul 11.30 WIB tidak ada satupun dari perwakilan Disperindag dan BP2T yang hadir. Hanya beberapa anggota Komisi C, yang sedang hearing dengan dinas lain
Ketua Pemuda Demokrat Indonesia, Soetopo, mengatakan akan mengambil beberapa langkah penanganan masalah toko modern yang selama ini meresahkan kondisi ekonomi kerakyatan.
“Semangat kami adalah menegakkan Perda No 8 tahun 2010,” kata Soetopo, beberapa menit lalu.
Ia bersama aliansi akan melakukan audit toko modern terkait dengan sisi perizinan dan juga zonasi antar toko modern. “Keberadaam toko modern, sangat menindas wong cilik,” ungkapnya.
Langkah tegas selajutnya, lanjut Soetopo, akan membawa ke ranah hukum dengan jalur class action dimana para pakar hukum sudah bersatu melayangkan gugatan tersebut.
“Kita masih ada batas kepatutan, kami sudah siapkan class action dan sweeping,” imbuh Soetopo.
Sementara itu, Koordinator Good Governance Alliance Activator (GGAA), Sudarno, menyarankan agar masalah ini dibawa ke Ombudsman RI. “Karena ini terkait pelayanan maka GGAA menyarankan agar dibawa ke Ombudsman,” kata Sudarno.-