MALANGVOICE – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebut angka kemiskinan dan stunting merupakan dua hal yang kasusnya masih terbilang tinggi di Jawa Timur.
Sehingga perlu adanya pemecahan masalah. Yakni dengan menyinkronkan program Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
“Dua hal itu menjadi fokus perhatian. Dengan melakukan memorandum of understanding (MoU) ini diharapkan ada penurunan,” ujarnya saat menghadiri rapat koordinasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Hotel Klub Bunga Kota Batu Selasa (3/9).
Lebih lanjut ia menjelaskan, MoU tersebut merupakan kesepakatan antara Pemprov Jawa Timur dengan semua Wali Kota atau Bupati di Jawa Timur.
Dalam hal ini yaitu menyinkronkan persentase penggunaan dana desa (DD) untuk berbagai program desa di Jawa Timur. Terutama menurunkan angka kemiskinan.
”Sepuluh persen dari DD diperuntukkan untuk progran penurunan kemiskinan di desa. Kebetulan di Jawa Timur ini kemiskinan desa masih tertinggi se Indonesia yakni 14,8 persen. Tahun 2018 15,2 persen,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, ia berharap para pendamping desa dapat profesional. Artinya, terus update atau memperbarui berbagai program pengentasan kemiskinan.
”Yang dimaksud pendamping profesional itu tentunya pak camat dan kepala desa,” katanya.
Update program artinya melakukannya bisa menggunakan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Desa, program dari Pemprov dan Kabupaten atau Kota.
Sedangkan untuk stunting, rata-rata 32,6 persen angkanya di Jawa Timur. “Kebetulan memang di Jawa Timur, ada Kota/Kabupaten yang masih 51 persen,” imbuhnya.
Adanya rapat fokus penurunan kemiskinan dan stunting bertujuan agar menciptakan sumber daya manusia yang membaik dan berdaya saing.(Der/Aka)