MALANGVOICE– Khusus kegiatan pasca bencana, BPBD Kota Malang dalam APBD Perubahan 2019 mendapat tambahan dana Rp 250 juta. Anggaran itu bakal dimanfaatkan melakukan rekonstruksi bangunan fasilitas umum yang mengalami kerusakan dan degradasi fungsi.
Hal ini diungkap Kasubag Penyusunan Program (Sungram) BPBD Kota Malang, Tri Astuti Indriani. Sebelumnya, pada tahun anggaran 2019 BPBD telah menganggarkan dana untuk kegiatan rekonstruksi. Total anggaran tersebut telah terserap dalam bentuk perbaikan dinding penahan tanah atau plengsengan.
“Dari data kami, ada delapan paket konstruksi plengsengan di kegiatan pasca bencana. Dana yang telah dipergunakan itu sekitar Rp 900 juta,” kata Tuti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/8).
Tuti melanjutkan, berdasar data kejadian tahun 2018 lalu tercatat 222 kasus bencana yang berakibat rusaknya fasilitas umum. Rusaknya plengsengan umumnya disebabkan oleh tanah longsor sehingga membutuhkan perlakuan teknis agar fungsi bangunan kembali normal.
“Usulan perbaikan rekonstruksi ini ada yang lewat musrembang dan ada yang dari hasil kajian kebutuhan pasca bencana. Namun ternyata dana Rp 900 juta masih belum mencukupi untuk semua kejadian, makanya (kita) dapat tambahan Rp 250 juta,” sambung dia.
Dari data yang ada, tahun 2019 BPBD Kota Malang memiliki pagu anggaran indikatif sebesar Rp. 8.781.405.000,- yang terbagi untuk kegiatan penanggulangan bencana. Dengan adanya tambahan Rp. 250 juta maka otomatis anggaran naik menjadi Rp. 9.031.405.000,-.
Senada dengan Tuti, Kepala Seksi Rekostruksi BPBD Kota Malang, Zerry Rizky Yuardhino membenarkan adanya tambahan dana dengan pagu Rp 250 juta. Menurutnya dana tersebut akan dikonsentrasikan pada perbaikan plengsengan, utamanya di kawasan permukiman yang memiliki kontur agak curam.
“Benar ada tambahan segitu dan kita fokuskan pada penanganan rekonstruksi di wilayah yang tanahnya longsor sehingga membutuhkan plengsengan untuk mencegah longsor susulan. Biar aman,” jelasnya.
Menurut Rizky, pihaknya kini telah mempersiapkan DED dan siap untuk dilanjutkan ke proses pengadaan barang jasa. Meski diakuinya kendala yang mungkin timbul adalah tibanya musim hujan.
“Harapan kami kegiatan rekonstruksi cepat terealisasi tanpa harus mengorbankan mutu dan kualitas pekerjaan. Kita akan fokus di manajemen konstruksinya agar semua selesai sesuai target, dan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas umum kembali.” tutupnya. (Der/Ulm)