MALANGVOICE – Analisis MCW yang mengindikasikan proses Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Batu 2017 tidak pro kepentingan kerakyatan direspon santai Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Orang nomor satu di Pemkot Batu ini menegaskan bahwa tidak ada program pemerintahannya yang tak pro kesejahteraan masyarakat.
“Ya jika dilihat sepintas (P-APBD) mungkin ya seperti itu (tidak teralokasikan). Tapi komitmen kita itu sejak awal ya pendidikan, kesehatan dan pertanian,” ujar pria akrab disapa ER ini ditemui MVoice, Senin (31/7).
ER menambahkan, sektor pendidikan jangan dilihat dari fisiknya saja. Tdak hanya dilihat bagaimana pembangunan sekolah. Program pemberian gizi, dicontohkanya, menjadi hal konkrit untuk mempersiapkan generasi yang sehat. Melalui Dinas Pendidikan, siswa mulai jenjang SD sampai SMA mendapat suplai makanan bergizi plus minum susu.
“Arah dan tujuannya mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas berkat asupan gizi yang baik. Ini juga pro ekonomi kerakyatan karena memanfaatkan peternak sapi susu,” urai ER.
Untuk sektor kesehatan, program yang dicontohknya sebagai bagian pemerintahan yang pro rakyat adalah suplai gizi, makanan dan minuman ibu hamil gratis.Tahun ini saja, Dinas Kesehatan menganggarkan Rp 4,3 miliar. “Persalinan bagi KTP kota Batu juga bebas biaya,” lanjutnya.
Putra Brigjen Soegiyono ini menepis bidang kesehatan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik saja. Seperti yang dipersoalkan MCW bahwa kurun empat tahun terakhir belum ada satupun penambahan faskes alias fasilitas kesehatan. Semisal puskemas, klinik, dan rumah sakit.
“Soal pembangunan puskesmas atau rumah sakit juknas juknisnya dipantau pusat, itupun juga melalui DAK (dana alokasi khusus),” pungkasnya.
