MALANGVOICE – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pro Desa mengecam Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Kabupaten Malang yang digelar di Gedung Anusapati Pendopo Pemkab Malang.
Koordinator LSM Pro Desa, Achmad Khoesairi mengatakan, penyelenggaraan Kongres Askab PSSI Kabupaten Malang digelar saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai tidak tepat.
“Para penyelenggara adalah orang orang terpelajar yang pasti mengerti aturan, kenapa mereka sendiri yang melanggar aturan. Di desa-desa saja sosialisasi tentang PKPM gencar dilakukan, eh malah ada pergelaran acara ditengah kota,” ungkapnya.
Menurut Khoesairi, dengan kejadian tersebut, dirinya sangat mendukung pelaksanaan tersebut di bubarkan Polresta Malang Kota.
“Saya kira Polreta Malang Kota masih baik, dalam hal ini hanya dibubarkan, karena bisa saja panitia dijerat regulasi dan lalu mereka bisa ditetapkan menjadi tersangka atas pelanggaran UU Kesehatan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Khoesairi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang harus bertanggung jawab terkait penyelenggaraan acara tersebut, karena Gedung yang di tempati acara milik Pemkab Malang, dan Dispora Pemkab Malang seharusnya memberikan masukan pada panitia saat akan menggelar Kongres, bukan malah diam, karena Askab PSSI Kabupaten Malang tersebut di bawah naungan dan binaan Dispora.
“Tak hanya Pemkab Malang, terpenting lagi adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Pemkab Malang yang paling bertanggung jawab atas rencana kegiatan itu, apalagi mereka (Dispora, red) jelas lebih tahu bahwa saat ini sedang pelaksanaan PPKM. Ini naif, disaat pemerintah sedang gencar WFH, mereka malah membiarkan orang-orang yang nota benenya dibawah naungannya menggelar acara, lalu dibubarkan polisi, benar-benar memalukan,” jelasnya.
Untuk itu, tambah Khoesairi, jika dilihat dari kegiatan kongres yang digelar di masa PPKM, maka dicurigai adanya perebutan pemilihan Ketua PSSI itu sendiri.
“Ini ada apa?, diduga ada upaya untuk memenangkan seseorang, karena jika tidak, mestinya rencana kongres bisa digelar di waktu yang diperbolehkan, setelah masa PPKM,” pungkasnya.(der)