MALANGVOICE – Komisi D DPRD Kota Malang menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang. Rapat itu beragenda membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.
Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Achmad Wanedi mengatakan, hearing ini bertujuan untuk mengawal RAPBD 2020 yang nantinya akan dibagikan di lingkungan Dindik Kota Malang.
“Jadi, anggaran RAPBD ini untuk semua, mulai beasiswa hingga Bosda. Kami yang akan mengawal,” ujarnya usai hearing.
Lebih lanjut, pria yang akrrab disapa Wanedi ini menjelaskan pengawalan ini berupa sejauh mana diterapkannya RAPBD 2020 yang digunakan hingga tidak ada sepeser pun dana yang nantinya bisa saja diselewengkan.
“Belum sampai melihat apakah ada penyelewengan atau tidak. Karena kami fokus ke APBD 2020. Kami hanya mengecek saja seperti apa kondisi di lapangan,” tegasnya.
Diketahui, anggaran RAPBD 2020 untuk Dinas Pendidikan sekitar Rp 200 miliar. Anggaran ini nantinya juga akan digunakan untuk Gerakan Sekolah Gratis bagi masyarakat tidak mampu di Kota Malang yang telah diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, Zubaidah beberapa waktu lalu.
“Program ini sudah masuk RAPBD 2020. Dan program ini diperuntukkan bagi SD, SMP, SMA/SMK, Mahasiswa masing-masing 100 anak. Mekanismenya nanti akan kami bahas lagi seperti apa,” katanya belum lama ini.(Der/Aka)