Disparbud Kabupaten Malang Tetap Pertahankan Wisata Coban Sewu

Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara. (Toski D)
Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara. (Toski D)

MALANGVOICE – Polemik perebutan Air Terjun Tumpak Sewu antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan Pemkab Lumajang terus memanas, pasalnya Air Terjun Tumpak Sewu mendapatkan gelar Terbaik I dalam Anugerah Wisata Jatim 2018 yang diberikan pada Pemkab Lumajang.

Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, mengatakan pihaknya menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) supaya mencabut penghargaan AWJ 2018 tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pemprov Jatim supaya mencabut penghargaan tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Made, pihak Pemprov Jatim melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim sedang melakukan koordinasi terkait apa yang disampaikan pihaknya tersebut.

“Kemarin saya telepon mereka, dan mereka sedang mengkoordinasikan. Tapi saya menginginkan supaya mereka tidak memihak kita maupun memihak Lumajang. Intinya ini milik bersama, sudahlah cabut saja penghargaan itu,” jelasnya.

Sebab, kata dia, apapun sebutannya, Coban Sewu atau Tumpak Sewu tersebut adalah milik bersama. Seharusnya, Pemprov Jatim lebih jeli bila ada lagi acara penganugerahan pariwisata. Jika ada tempat wisata seperti Coban Sewu yang berada di wilayah perbatasan, sebaiknya tidak diikut sertakan.

“Buat apa sih kita menang-menangan. Saya berharap pihak Provinsi lebih cermat, dan banyak turun ke lapangan untuk melihat potensi wisata yang ada, jangan hanya menerima masukan dari daerah-daerah gak pernah di cek,” jelasnya.

Ia menegaskan seharusnya pihak Pemprov Jatim harus netral dan jeli atau cermat, serta turun ke lapangan sebelum membuat acara pemberian anugerah-anugerah seperti ini. Karena, sekarang ini Pemprov Jatim terkesan membenturkan daerah. Hal itu akan menjadi rawan, terlebih menjelang tahun politik seperti saat ini.

“Jika berbicara soal data, kita punya. Mungkin mereka juga punya data. Buat apa sih kita meributkan masalah data, wong itu juga milik NKRI. Makanya saya komplainya ke Provinsi bukan masalah ini hak ku, itu hak mu. Kalau mereka kedepan ada acara, kalau itu di perbatasan jangan diikutkan. Seperti Bromo itu, apa boleh, ada empat daerah lho itu jelas keroyokan, terus juaranya siapa?,” tandasnya.(Der/Aka)