MALANGVOICE – Polemik pengurusan KTP elektronik (E-KTP) perlahan mulai ada titik terang, setelah Kota Malang mendapat jatah blangko sebanyak 10.000 keping, dari pemerintah pusat.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) sudah mengambil blangko itu melalui pemerintah provinsi. Namun, permasalahan lain muncul, yakni terkait distribusi kepada warga.
Pasalnya, jumlah kebutuhan tidak sebanding dengan blangko yang tersedia. Terhitung mulai 3 Oktober 2016 hingga 31 Maret 2017, Dispendukcapil sudah menerbitkan Surat Keterangan (Suket) kependudukan pengganti KTP, sebanyak 45.099.
Dari data itu, Suket yang terbit sepanjang Oktober 2016 saja sudah melebihi angka 13 ribu. “Kami akan mencari formulasi ideal untuk distribusi,” kata Kepala Dispendukcapil, Eny Hari Sutiarny.
