MALANGVOICE – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie tuai protes anggota DPRD Kota Malang. Aksi teatrikal sobek amplop bersama pendukung PSI di gedung legislatif dianggap tak beretika.
Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PAN Dito Arief Nurakhmadi mengatakan, aksi Grace yang kuat dugaan menyindir perkara kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang yang sempat menjerat hampir seluruh anggota dewan sebelumnya, dianggap sudah tidak relevan.
“Aksi yang dia (Grace Natalie) lakukan dengan adegan amplop saya kira sudah kehilangan momentumnya, DPRD Kota Malang sedang bangkit mengembalikan marwah dan kepercayaan publik saat ini bersama dewan-dewan hasil PAW, ” kata Dito kepada MVoice, Selasa (29/1).
Dito menyakini bahwa Grace dan pendukungnya hanya ingin mencari sensasi. Bahkan cenderung berbau politis demi meraup suara menjelang pemilu legislatif pada April mendatang.
“Akan lebih tepat jika adegan ‘mencari panggung’ tersebut dilakukan pada saat kemarin mencuat kasus tersebut, atau mungkin di KPK atau pengadilan Tipikor,” sambung dia.
“Kalau adegan itu dilakukan saat ini, tentu kental sekali dengan upaya meraih simpati masyarakat dan ada unsur dan simbol-simbol kampanyenya, terlebih dilakukan di Gedung DPRD yang mana kami pun sebagai partai pemilik kursi di DPRD Kota Malang punya etika untuk tidak mau melakukan itu di sana,” urai Anggota Komisi C ini.
Disinggung akankah aksi Grace Natalie itu sampai diadukan ke Bawaslu Kota Malang, Dito menampiknya.
“Dari kami gak perlu lah, itu masalah etika saja, kalau urusan pelanggaran kampanye, biar Bawaslu yang menilai sendiri itu ada unsur pelanggarannya atau tidak,” jelas Dito.
“Saran saya untuk PSI lebih baik banyak turun ke masyarakat, jangan main isu-isu usang, cari sensasi dan panggung saja,” tutupnya.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kota Malang Fraksi Gerindra Mohammad Ula. Dia menuding ada kampanye terselubung dalam aksi tersebut. Namun, pihaknya lebih menyoroti soal etika berpolitik.
“Masalah itu (kasus suap) sudah berlalu, momentumnya sudah telat, kalau berkunjung dam berdiskusi ya oke saja. Tapi kalau kontennya dia menunjukkan nanti kalau PSI terpilih (legislatif) ada ini dan itu, setiap beberapa bulan ada laporan kinerja, itu kan sudah berbau kampanye, seharusnya jangan di gedung dewan, keluar dulu,” kata Ula.
Lantas terkait kemungkinan mengadukan hal itu ke Bawaslu, pihaknya masih pikir-pikir.
“Saya koordinasi kan dulu, soal kemungkinan pelanggaran kampanye itu,” pungkasnya. (Der/Ulm)