MALANGVOICE – DPRD Kota Malang sesalkan rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang akan melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 15 persen untuk penanganan Covid-19 di Kota Malang.
“Kami sesalkan. Dari awal saya sudah tidak setuju jika ada pemotongan tunjangan atau apapun potongan terhadap ASN,” ujar Kepala DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, Sabtu (28/8).
Penolakan itu dilakukan karena menurut Made, untuk melakukan penambahan anggaran Covid-19 bisa dilakukan melalui cara lain, tidak harus dengan pemotongan TPP ASN.
“Karena kalau bicara masalah terdampak. Tidak ada lapisan masyarakat yang tidak terdampak pandemi ini. Pemkot Malang harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan pemotongan Hak ASN. Karena ini sudah berbicara hak individu,” tuturnya.
Sejak awal wacana kebijakan pemotongan TPP ASN ini dibahas, pihak DPRD Kota Malang sudah melakukan penolakan dan hal itu dapat diterima. Ternyata rencana tersebut tetap akan dilaksanakan Pemkot Malang.
Ia pun menyampaikan bila telah mendengar banyak ASN yang sebenarnya keberatan dengan keputusan pemotongan TPP tersebut.
“Mulai kemarin saya mengikuti ramainya keberatan para ASN. Ini menunjukan pola komunikasi yang kurang baik dan sangat kontroversial. Biar kan mereka tetap bekerja dengan tenang tanpa dihantui oleh pemotongan hak mereka,” ucap dia.
Terpisah, Wali Kota Malang, Sutiaji, menjelaskan rencana Pemotongan TPP ASN ini sebagai bentuk bantuan satu sama lain dimasa pandemi Covid-19. Apalagi ASN harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat.
“Bukan karena Pemda (Pemerintah Daerah) tidak punya uang. Tapi ASN harus menjadi contoh kepada masyarakat. Ini kan yang dipotong bukan gaji, tapi tunjangan. Kemarin saya ajak ayolah hidup itu tidak selamanya. Kita hidup mesti melihat nilai kemanusiaan,” terangnya.
Selain itu, Sutiaji menambahkan, di masa pandemi Covid-19 saat ini banyak sekali masyarakat yang mau berbagi dan membantu sesama manusia yang terdampak. Hal itu pun seharusnya juga bisa dilakukan para ASN untuk ikut membantu masyarakat.
“Saudara-saudara kita sekarang kan yang lainnya urunan (membantu). Masak kita ASN diam diri gitu loh. Pemanfaatannya nanti bisa di audit, tapi melalui Baznas. Semua harus mengawasi penggunaan keuangan itu biar tidak sembrono,” tandasnya.(der)