MALANGVOICE – Naiknya tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemkot Batu didukung dewan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi.
Ya, syarat yang ditegaskan legislatif adalah peningkatan kinerja pegawai. Akan percuma TPP besar namun tidak diimbangi kerja serius. Hak-hak kepegawaian dilebihkan harus sejalan dengan kerjanya yang bagus.
“Kami menuntut partisipasi aktif. Harus dapat memacu kinerja lebih baik lagi,” kata Cahyo Edi Purnomo, Ketua DPRD Kota Batu kepada MVoice, Rabu (14/2).
Terlebih, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tahun 2017 mendapatkan penilaian C atau nilai rendah dibanding Kota dan Kabupaten lain di Jatim. Penilaian SAKIP dipengerahui beragam faktor. Faktor tersebut antara lain perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan pencapaian kinerja. Penilaian SAKIP Kota Batu rendah karena banyak OPD tidak sejalan dengan RPJMD yang dibuat.
“Apa yang diperintahkan pimpinan tidak sejalan di lapangan. Untuk yang tidak mampu lebih baik meletakan saja jabatannya. Jangan dilanjutkan,” sambung politikus PDIP ini.
Namun, lanjut Cahyo, penting pula pegawai pemerintahan menyadari bahwa kerjanya dipertanggungjawabkan juga di akhirat. Tidak hanya semata untuk menjalankan tugas.
“Harus bekerja tulus sepenuh hati. Semata untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan,” tutupnya.(Der/Ery)