MALANGVOICE – Komisi B DPRD Kabupaten Malang mengimbau Dinas Pendidikan (Dindik) mengevaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Anggota Komisi B dari Parati Demokrat, H Hadi Mustofa menilai, banyak keluhan dari masyarakat yang masuk ke dewan. Bahkan, tak sedikit sekolah swasta menuding kuota siswa di sekolah negeri tidak wajar atau melebih batas wajar.
“Pas hearing kami kroscek dulu dari dinas pendidikan, baru nanti bicara solusinya,” kata pria yang biasa dipanggil Gus Top, di Gedung DPRD Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat (7/8).
Ia juga meminta Dinas Pendidikan turun ke sekolah-sekolah, jangan hanya bekerja di balik meja. ”Buktinya masalah ini terus berlanjut, harusnya ada langkah konkrit dari dinas dari dulu,” tegasnya.
Pihaknya mendesak Dinas Pendidikan adil dan proporsional dalam pembagian kuota. Sebab, selain sekolah negeri, sekolah swasta patut diperhatikan.
“Laporan yang masuk, ada sekolah swasta sampai gulung tikar. Ada juga sekolah dasar tutup karena tidak ada siswanya,” tuturnya.
