MALANGVOICE – DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang untuk bisa mengejar PAD Kota Malang agar mengalami kenaikan.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika usai memimpin sidang Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Pj Wali Kota Malang terhadap Ranperda APBD 2024 pada Kamis (9/11).
Dikatakan Made, sapaan akrabnya, dari rancangan KUA-PPAS yang disepakati nominal PAD Kota Malang berjumlah Rp813 miliar. Jumlah itu ada perbedaan dengan pendapatan transfer yang diperoleh dari pusat sebesar Rp1,319 triliun.
Baca Juga: PJT I Borong Dua Penghargaan di Ajang IDIA 2023
Pemkot Optimistis Target Kunjungan 10 Juta Wisatawan ke Kota Batu Terwujud
“Target kita sebenarnya, saya selaku Ketua Banggar menginginkan bagaimana APBD kita bisa mandiri. Untuk mandiri tentu butuh proses kenaikan bertahap. Pendapatan transfer Rp1,3 triliun sekian terus PAD kita hanya di angka Rp813 miliar. Artinya masih ada defisit dari pendapatan transfer dan PAD kita di angka Rp500 miliar. Inilah yang harus dioptimalkan, kita kejar, supaya APBD kita mandiri. Minimal APBD kita bisa untuk belanja pegawai,” kata Made.
Apabila ditotal, jumlah pendapatan daerah Kota Malang ditargetkan sebesar Rp2,160 triliun. Jumlah itu didapat dari PAD sebesar Rp813 miliar, pajak daerah Rp650 miliar, retribusi daerah Rp56 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp30 miliar, dan pendapatan lain yang sah senilai Rp76 miliar. Kemudian jumlah itu ditambah pendapatan transfer sebesar Rp1,346 triliun.
Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, ada perbedaan atau defisit lain dan berpengaruh kepada belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp2,358 triliun. Atau terdapat defisit Rp198 miliar.
“Sekarang lebih besar belanja pegawai dari PAD. Artinya kalau ada apapa di pusat, belanja pegawai kita, pegawai kita gak gajian. Ini jangan sampai. Padahal belanja pegawai kaitannya sama pelayanan publik,” ujarnya.
Meskipun demikian menurut Made jumlah defisit yang disebutkan masih dalam batas aman.
“Nanti akan jadi sorotan kami di hearing dan di saat pembahasan Banggar dengan TAPD. Kami akan lihat terutama OPD penghasil akan kami genjot lagi. Kita lihat dari angka yang tadi, dicermati masih berada di angka aman. Bukan di angka pesimis dan bukan di angka optimis,” Made menambahkan.
Selanjutnya tim Banggar DPRD Kota Malang akan melihat potensi pendapatan di pertengahan 2024.
“APBD, pendapatan, dan belanja itu bisa terbaca di pertengahan tahun. Mengapa ada mekanisme PAK itu kan bagian dari kita mengevaluasi rencana kerja. Kalau nanti di PAK targetnya di bawah 50 persen, mungkin sulit untuk dicapai. Kita rasionalisasi di situ. Kita ingin target optimis dulu karena paling tidak ada rencana, terobosan baru yang dilakukan untuk meningkatkan PAD kita. Minimal bisa untuk membayar belanja pegawai,” tandas Made.
Sementara Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan, apa yang disepakati bersama DPRD Kota Malang terkait KUA-PPAS dan Ranperda 2024 bisa segera terlaksana cepat awal tahun.
“Kita tetap mengacu pada KUA-PPAS tahun 2024 yang sudah disepakati bersama dengan DPRD. Sementara kita sampaikan itu dan terkait dengan penganggaran dan lain,” kata Wahyu Hidayat.
“Harapanya yang menjadi kesepakatan bersama itu dapat segera disetujui, karena jadwal terus berjalan. Harapannya jadwal sesuai dengan ketentuan agar APBD 2024 bisa kami laksanakan di awal tahun. Harapannya sampai akhir November harus selesai, supaya nanti kami dok, nanti ada sela waktu di bulan Desember. Jadi di awal tahun 2024 kami bisa langsung action,” tutup Wahyu.
