MALANGVOICE – Rancangan Awal RPJMD ( Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2022 resmi disahkan, Senin sore (19/3). Namun, dewan memberikan sedikitnya 13 cacatan penting untuk diperhatikan eksekutif.
Catatan tersebut disampaikan Ketua Komisi C Didik Mahmud. Setelah serangkain proses pembahasan bersama Tim Otoda dan Pansus, beberapa masukan itu diantaranya;
Masih terdapat beberapa urusan yang dapat diprioritaskan mulai pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Pembangunan daerah harus direncanakan sesuai amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) sehingga tidak jadi masalah,” kata Didik.
Politisi partai Golkar ini melanjutkan, sentra pertanian jadi prioritas. Namun tidak adanya pemetaan saringan irigasi perlu diperhatikan serius.
“Hal tersebut diharapkan bisa diakomodir. Karena hal tersebut sangat mendukung pertanian,” urainya.
Kemudian tentang anggaran, masih kata Didik, perlu diselaraskan di tingkat desa-kecamatan. Sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan. Juga perlu sinergi program wali kota sebelumnya dengan wali kota baru. Apakah program dilanjutkan atau dijabarkan.
“Terkait pendidikan dan kesehatan, anggaran maka perlu direalisasikan dengan catatan untuk pemerataan, mutu, sarana, dan prasarana.
Contoh layanan untuk puskemas untuk bisa jadi BLUD,” sambung dia.
Jadi catatan ketujuh, legislatif menuntut perlunya upaya perhatian luas lahan yang menurun setiap tahunnya. Perlu adanya nota kesepahaman atau MoU, tentang pembatasan bangun gedung baru yang luas berdampak pada berkurangnya lahan produktif.
Kemudian, slogan Desa Berdaya Kota Berjaya harus diwujudkan dalam program yang fokus dan rinci sesui dengan potensi desa tersebut.
Menciptakan lapangan kerja, uji keterampilan, dan peningkatan SDM dan praktik.
Sedangkan program Smart City, dewan mengharapkan pemerintah memanfaatkan sebaik mungkin. Terlebih untuk percepatan pembangunan, dan program lainnya.
Tak luput dari sorotan adalah keberadaan Pasar Kota Batu. Diharapkan revitalisasi pasar yang sudah dimulai untuk dituntaskan. Sehingga manfaatnya berdampak pada sektor pertanian.
“Kami juga berharap ada ruang khusus kelompok usaha, yang terkoordinasi dengan baik, tertata, produk berkualitas. Pasar swalayan harus menjual 10 persen produk lokal,” beber Didik.
Untuk catatan terakhir, Didik mengkritisi hiruk pikuk perihal lerahasiaan dokumen pemerintahan. Baik itu yang bersifat administrasi.
“Yang nomor 13 ini adalah yang tidak enak, jangan sampai dokumen pemerintah itu bocor ke publik jika memang rahasia,” katanya. “Kami mendorong ini untuk diusut, jangan sampai karena Wali Kota seorang perempuan, Wali Kota Baru lalu seenak sendiri,” tutupnya. (Der/Ery)