MALANGVOICE – Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kota Malang, Kamis (12/9). Mereka menyerukan penolakan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ada beberapa poin penting tuntutan yang disuarakan massa demonstran, yakni isi draft revisi UU KPK yang cenderung bertujuan melemahkan KPK sebagai lnstitusi Pemberantasan korupsi yang independen. Mereka juga mendesak Presiden RI Joko Widodo mengusut calon pimpinan (Capim) KPK yang bermasalah.
“Kami menilai dari revisi yang diinisiasi oleh DPR RI ini memperlemah KPK, salah satunya dengan pembentukan dewan pengawas sendiri dari DPR RI. Kami juga mendesak Presiden untuk mengusut calon pimpinan KPK yang bermasalah yang bisa berimplikasi terhadap proses pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Koordinator Aksi, Adithya Tri Firmansyah ditemui di sela-sela demonstrasi.
Ia menambahkan, KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi harus tetap independen. Pihaknya menagih janji Jokowi yang dilontarkan dalam debat Pilpres, yakni tentang penguatan KPK.
“Kami menolak jangan sampai revisi ini disetujui menjadi UU oleh Presiden. KPK ini bukan lembaga yang di bawah kekuasaan eksekutif dan kami tagih janji Presiden yang menyatakan untuk menguatkan KPK,” sambung dia.
Terpisah, Ketua Sementara DPRD Kota Malang I Made Rian Diana mengatakan, aspirasi yang diserukan para demonstran mahasiswa bakal segera ditindaklanjuti sebagai suatu aspirasi dari masyarakat Kota Malang.
“Hari ini juga kami akan membagi hasil kepada masing-masing Parpol, jadi perwakilan parpol akan langsung bersurat ke pimpinannya untuk segera dijadikan masukan. Bahwa ini adalah tuntutan aspirasi dari masyarakat Kota Malang yang disampaikan melalui sejumlah mahasiswa,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.(Der/Aka)