MALANGVOICE – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) Malang melakukan demo di depan gedung DPRD Kota Malang pada Senin (11/4).
Dalam aksi demo Mahasiswa 11 April Itu, massa menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari penolakan Penundaan Pemilu, penolakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode.
Kemudian, penolakan atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), penolakan kenaikan harga sembako, menolak pemindahan Ibu Kota, penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Serta yang terkahir, kami mendesak kabinet Jokowi Ma’ruf Amin melakukan evaluasi dan mencopot Menko atau Menteri yang berkinerja buruk,” ujar Alan Landi selaku Ketua DPC GMNI Malang.
Ia menambahkan, sejauh ini banyak kebijakan-kebijakan yang kurang tepat dan memunculkan keresahan di masyarakat itu muncul dari menteri yang dipilih Jokowi.
“Keresahan itu muncul dari banyaknya kebijakan para menteri yang selalu kontroversial dan tidak selaras dengan presiden,” jelasnya.
Lebih lanjut, Alan menilai, selama pandemi Covid-19 tidak sedikit juga kebijakan-kebijakan yang seharusnya tidak dikeluarkan saat era krisis.
Salah satu contoh kebijakan yang dinilai tidak tepat yakni, munculnya terkait aturan pengeras suara atau Toa masjid dari Kementerian Agama (Kemenag) beberapa waktu lalu.
“Kebijakan toa itu kan mengakibatkan kericuhan diantara masyarakat karena ada sebagian yang sepakat dan sebagian tidak. Akhirnya kericuhan ada di rakyat karena terjadinya kebijakan tidak ada tanggapan serius,” tandasnya.
Selama demo berlangsung, terlihat ratusan petugas gabungan dari kepolisian dan SatpolPP Kota Malang bersiaga untuk melakukan penjagaan dalam aksi tersebut.(der)
