MALANGVOICE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bakal lanjutkan pemberian bantuan kepada 520 ribu Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pandemi Covid-19.
Bupati Malang, HM Sanusi menyampaikan, sudah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Malang terkait penyaluran bantuan sosial yang berupa sembako tersebut.
“Masing-masing KK bakal mendapat bantuan 20 kilogram beras. Komponen bantuan itu untuk masyarakat seperti guru TK, guru honorer, lalu yang non PNS. Jadi selain orang yang berkecukupan itu kita bantu,” ungkapnya, Rabu (6/5).
Menurut Sanusi, dengan anggaran sebesar Rp140 miliar. Dengan dana sebanyak itu, dirinya dapat membeli 1040 ton beras.
“Dana itu untuk beli beras 1.040 ton. Bantuan itu saat ini masih dalam tahap proses, dan sedang dibahas,” jelasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto menjelaskan, bantuan non-tunai tersebut nantinya akan diberikan berupa sembako senilai Rp 200 ribu untuk satu KK
“Ini bantuannya non tunai. Nanti akan diberikan berupa sembako senilai itu. Seperti beras, minyak mungkin juga ditambah gula,” ucapnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah (bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto mengatakan, untuk menangani pandemi Covid-19 Pemkab Malang harus memberikan bantuan sosial bagi warga yang terdampak Covid-19.
“Ada konsekuensi yang harus dihadapi Pemkab Malang, seperti tak ada lagi program perencanaan yang bisa dilaksanakan pada tahun 2020 ini,” jelasnya.
Dalam penanganan pandemi Covid-19 yang semakin masif ini, lanjut Tomie, Pemkab Malang dipastikan tidak dapat merealisasikan proyek jalan tembus dan alun-alun Kepanjen, Pasar Sumedang, Kepanjen Convention Center, Mall Perizinan dan beberapa proyek lainnya, karena tahun ini merupakan tahun terakhir untuk menuntaskan program RPJMD 2016-2020.
“Banyak program pembangunan strategis yang bisa jadi tidak terlaksana. Karena anggaran digunakan untuk kegiatan diluar perencanaan. Prediksi hingga 65 persen capaian, itu sudah cukup besar,” pungkasnya.(Der/Aka)