Oleh: Caping Maskarah Safril *
KONSEP politik yang bermoral pun mengajarkan untuk berhindar dari kebohongan dan kepalsuan. Politik memang sering merupakan pesta janji. Ketika janji itu sulit untuk ditepati, politik kebohonganlah yang sering terjadi. Politikus sering mencari alat-alat pembenaran untuk membingkai kebohongannya; mengesankan ketepatan janjinya. Inilah teori politik pencitraan yang keliru.
Namun, terkadang, kita berjanji tidak mengukur kemampuan, karena janji kita berpamrih. Banyak politikus berjanji karena ingin dipilih, sehingga janjinya muluk-muluk, terkadang tidak realistis.
Bagi politikus, ingkar janji tidak hanya dosa, tetapi melorotnya citra. Ketepatan janji adalah salah satu strategi politik pencitraan. Namun, untuk memenuhi strategi itu, terkadang bohong dilakukan. Padahal politik pembohongan kontraproduktif dengan politik pencitraan.
Hampir setiap permasalahan yang timbul selalu mendapat respon dari pemerinta dalam waktu yang cukup singkat. Tidak ada satupun masalah yang menyita perhatian banyak orang yang berhasil lewat dari jangkaun perhatian kepala negara.
Semua persoalan itu kemudian dibungkus rapi dengan berbagai pandangan dan argumen yang tidak jarang membuat masyarakat terlena akan sikap responsive kepala negara.
Hanya sayangnya, sikap responsive itu nampaknya hanya sekadar lips service belaka. Presiden seolah begitu respect dengan beban dan penderitaan banyak pihak. Namun realita yang ada justru tidak menunjukkan adanya langkah konkrit yang dapat merubah keadaan menjadi lebih baik. Justru yang muncul kemudian adalah sikap pembiaran dan terkesan lepas tangan. Seolah fungsi kepala negara hanya sekadar memberi komentar tanpa diikuti dengan tindakan dan langkah konkrit dalam mengurai berbagai persoalan yang ada.
Terlalu banyak contoh kasus yang dapat dimunculkan ke permukaan untuk membenarkan sikap pemerintahan saat ini yang penuh dengan tipu daya.
Lihat saja misalnya upaya pemberantasan korupsi yang hampir dalam setiap momen selalu didengung-dengungkan pemerintah. Kita memang mengapreasiasi langkah aparat penegak hukum dalam membuka tabir kejahatan, khususnya masalah korupsi yang sudah banyak diangkat ke permukaan.
Mafia peradilan, mafia pajak, mafia migas, mafia kepolisian, mafia-mafia lainnya adalah beberapa kasus yang mendapat sorotan tajam saat ini. Dalam perkembangannya, kasus-kasus yang demikian sudah lumayan marak yang dimejahijaukan. Namun sayangnya, dalam proses penuntasannya justru digantung ditengah jalan. Hampir belum ditemukan kasus-kasus yang sudah mendapat penuntasan secara riil.
Mencermati perkembangan politik yang diusung pemerintah saat ini, justru yang menonjol adalah budaya pencitraan diri dan membangun pamor serta popularitas di balik kebohongan dan tipu muslihat. Aroma pencitraan itu begitu tercium dengan jelas ketika berbagai program yang didengungkan justru tidak ada yang berhasil mencapai titik kesuksesan. Pemerintah hanya lihai dalam beretorika, tetapi dalam tatanan implementasi justru mandul dan tidak mampu memberikan harapan kepada publik.
Pendek kata, karena politik pencitraan hanya menonjolkan tampilan luar, maka dengan mudah pun ia akan tersingkap. Selain hukum waktu yang akan berbicara, hembusan angin kritis dari rakyat pun bisa menyingkapnya.-
*Caping Maskarah Safril, Ketua Asosiasi Pedagang Kali Lima Indonesia Kabupaten Malang. Tinggal di Jalan Bandulan 6 Sukun, Malang.
