MALANGVOICE – Pemkot Malang komitmen tentang persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab hal itu merupakan amanah dalam UUD 45 dan Pancasila sebagai dasar ideologi Bangsa.
Perlindungan HAM pun tersirat dalam visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko masa bakti 2018-2023, yakni Kota Malang Bermartabat. Bermartabat yang dimaksud adalah merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan.
Dipertegas dalam misi ketiga, yakni mewujudkan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
Program konkretnya adalah perlindungan perempuan, lansia dan anak. Hingga penguatan kesetaraan bagi penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus).
“Penindasan terhadap HAM bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, sebab prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan adalah semua manusia memiliki martabat yang sama dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama,” kata Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko saat membuka Pembinaan HAM terkait Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia dan Peduli Hak Asasi Manusia 2018 di Hotel Regents, Rabu (10/10).
Kegiatan yang diikuti sekitar 60 peserta dari ASN (dulu SKPD) di lingkungan Pemkot Malang dan instansi vertikal ini bertujuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.
Selain itu, juga merealisasikan visi-misi Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kelompok rentan dalam suatu rencana aksi nasional yang inklusif.
Politisi Golkar ini menambahkan, setiap manusia harus menjunjung tinggi tentang HAM. Maka diharapkan ASN Pemkot Malang mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh masyarakat.
“Hakikat setiap manusia dan setiap negara di dunia, wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa kecuali,” sambung pria akrab disapa Bung Edi ini.
Dengan didakannya kegiatan ini diharapkan pula para peserta dapat segera mampu mensinergikan dan menyamakan persepsi. Tujuannya tidak lain pelaksanaan pelaporan rencana aksi HAM di Kota Malang dapat berjalan lancar. (Hmz/Ulm)