MALANGVOICE– Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memiliki peran mengelola dan mengembangkan keuangan haji untuk menghasilkan nilai manfaat. Sehingga bisa disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui program kemaslahatan. Mencakup pelayanan ibadah haji, pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, sarpras tempat ibadah hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Salah satu tujuan BPKH adalah menjalankan program kemaslahatan. Penyaluran program ini bersumber dari dana abadi umat yang dikembangkan secara prinsip syariah,” ujar Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati saat menyalurkan program kemaslahatan 2024 dana haji pada bidang pendidikan di Kota Malang, Minggu (12/1).
Program kemaslahatan yang disalurkan berupa seperangkat sound system dan alat videografi diberikan kepada lembaga pendidikan Pondok Pesantren Nurul Ihsan, Bululawang, Kabupaten Malang. Selanjutnya alat dokumentasi dan branding dakwah Yayasan Indocita, Singosari, Kabupaten Malang. Total nilai peralatan yang diserahterimakan kepada kedua penerima manfaat senilai Rp497 juta.
“Dana ini harus disalurkan dan diserap untuk kesejahteraan masyarakat agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Hari ini penyalurannya di bidang pendidikan ponpes. Semoga ini bisa memberi manfaat lebih luas kepada masyarakat,” lanjut dia.
Sepanjang tahun 2024, lembaga publik independen itu membukukan saldo dana haji yang dikelola senilai Rp170 triliun, melebih nilai yang ditargetkan yakni Rp169,95 triliun. Nilai tersebut berasal dari investasi syariah Rp135 triliun yang dihimpun dari setoran awal 5,8 juta jemaah calon haji yang masuk dalam daftar antrian. Sementara Rp3,8 triliun merupakan dana abadi umat yang dikembangkan dan menghasilkan nilai manfaat sebesar Rp256 miliar. Nilai manfaat ini kemudian disalurkan melalui sejumlah program kemaslahatan.
“Dana yang dikelola ditujukan juga untuk subsidi biaya haji. Serta penyerahan program kemaslahatan seperti yang dilakukan hari ini. Penyerahan ini difasilitasi Bapak Andreas Eddy Susetyo selaku anggota Komisi XI DPR RI dapil Malang Raya,” ujar Sulistyowati.
Sementara, Anggota DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan jika urgensi penyaluran bantuan pendidikan ini sudah sangat tepat. Ini mengingat perkembangan pesat teknologi informasi berbasis artificial intelligence (AI) hari ini.
”Saya kira bantuan alat ini akan bermanfaat bagi pengembangan kemampuan santri di era AI. Jadi saya kira BPkH sudah sangat tepat dalam menyalurkan bantuan karena memiliki multiplier effect,” ungkap Andreas yang juga duduk sebagai anggota Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Menurut Andreas, penyaluran ini juga selaras dengan asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di BPKH. Bagaimana bantuan ini tidak hanya sekedar materil, namun juga bermanfaat bagi kepentingan pendidikan dan umat.
”Seperti ada alat branding dan sound system ini kan juga dapat dimanfaatkan masyarakat setempat. Saya kira BPKH menjadi lembaga yang bisa menjaga asas transparansi dan akuntabilitas,” pungkas Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI periode 2024-2029.(der)
