MALANGVOICE – Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik agar semangat Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bisa benar-benar direalisasikan.
Kepala BP2T, Indri Ardoyo, mengatakan, pada momen Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun ini, pihaknya mengajukan dana sebesar Rp 200 juta untuk pembuatan konter layanan yang terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan sebagainya.
“Nanti konter itu bisa melayani masyarakat yang akan mengurus perizinan seperti AP (Advice Planning) atau Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dengan petugas dari SKPD terkait,” kata Indri Ardoyo, beberapa menit lalu.
Masyarakat yang datang ke konter itu bisa mendaftar untuk pengurusan izin yang diperlukan dan nanti akan segera diproses di SKPD terkait. “Misalnya mau mengurus AP, bisa daftar di konter itu. Tak perlu ke Dinas PU, nanti ada petugas yang menerima berkasnya dan ketika sudah jadi akan diberikan,” imbuhnya.
Model layanan seperti itu, lanjut Indri, mengacu kepada semangat PTSP agar pelayanan bisa terintegrasi di satu tempat, sehingga memudahkan warga yang hendak mengurus izin. “Beberapa terobosan sudah kita lakukan agar pelayanan semakin prima,” tuturnya.
