MALANGVOICE – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tampak sangat serius untuk mewujudkan Warung (Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan) NKRI, yang bakal dibangun di wilayah Kecamatan Karangploso.
Kasubdit Bina Masyarakat BNPT, Kolonel Solihuddin Nasution mengatakan, ini merupakan gerakan Pentahelix untuk menciptakan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) wisata dan Warung NKRI.
Untuk menyukseskan program tersebut, BNPT mengajak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat jalan dan jembatan. Sasaran program itu adalah Desa Ampeldento dan Ngijo, Kecamatan Karangploso.
Baca Juga: Bogank Kembali Jabat Ketum Perserosi Kabupaten Malang
“Kita sedang siapkan Kawasan Terpadu Nusantara wisata. Kita gandeng pentahelix untuk bikin jalan dan jembatan. Target kami menyambungkan Ampeldento-Ngijo yang terpisah sungai. Kami juga akan buat Warung NKRI di situ,” ucapnya, saat ditemui di NK Cafe Ampeldento, Sabtu (6/8).
Sementara, Pemilik NK Cafe, R Djoni Sudjatmiko mengatakan, NK Cafe menyiapkan lahan seluas 3.000 meter, dan Tanah Kas Desa Ampeldento 300 meter, dan Ngijo sekitar 300 meter, jadi total lahan yang telah disiapkan untuk lokasi KTN wisata sekitar 3.600 meter.
“Lahan itu dipisahkan sungai. Dengan adanya jembatan itu Desa Ampeldento dan Ngijo akan tersambung. BNPT menjadi fasilitator utama program ini. Di sisi kawasan Ngijo, Warung NKRI bakal dibangun juga. Bahkan BNPT sudah rapat dengan Pemkab Malang, Pemdes setempat serta pengusaha swasta,” jelasnya.
Djoni menjelaskan, munculnya ide ini berawal dari Bupati Malang HM Sanusi saat melihat ada potensi kawasan jogging track di situ. Namun, agar makin baik, perlu ada jembatan penyambung.
“Itu ide Pak Bupati akhir 2020 lalu. Kita upayakan sekarang, sekalian bersama BNPT. Semoga tahun ini program bisa terwujud,” terang Pembina PWI Malang Raya itu.
Djoni menegaskan, untuk anggaran pembangunan KTN dan Warung NKRI ini secara pentahelix atau multipihak dimana unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi.
“Untuk warung NKRI saya yang membangun, sedangkan anggaran pembangunan jalan dan jembatan diajukan ke Kementerian PUPR. Total anggaran harus menunggu asesmen pemerintah pusat,” tegasnya.
Camat Karangploso, Dwi Ilham Prastyanto menyebut, di Warung NKRI tersebut nantinya penyintas atau korban akan bekerja bersama mantan Napi Terorisme (Napiter) yang sudah melalui proses asimilasi awal. Hasil rapat sedang disusun Kecamatan Karangploso. Setelah draft tuntas, Kecamatan akan mengirimkan berkas ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.
“Ampeldento dan Ngijo siap dibangun. Mulai dari kesiapan lahan dan masyarakatnya. Begitu draft tuntas, kita sampaikan ke Bupati. Nanti akan terbit Surat Pernyataan Bupati Malang. Berkas ini bicara soal kesiapan lahan dibangun jembatan. Nanti dikirim ke Kementerian PUPR,” tandasnya.(der)
