MALANGVOICE– Sektor perhotelan, restoran dan kafe (horeka) dituntut mampu beradaptasi agar tetap bertahan di tengah lesunya perekonomian. Mereka pun harus mengencangkan ikat pinggang lantaran menurunnya daya beli masyarakat dampak efisiensi anggaran pemerintah. Situasi sulit semacam ini juga pernah dirasakan saat masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu.
Kini mereka dihadapkan pada situasi sulit seiring kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Penghematan sisi belanja pemerintah mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Sehingga turut berpengaruh pada lesunya pendapatan sektor industri pariwisata, termasuk horeka. Mengingat mereka sangat bergantung pada event meeting, incentive, convention and exhibition (MICE) yang dilakukan pemerintah.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Batu, Sujud Hariadi mengatakan, merosotnya tingkat okupansi sudah dirasakan sejak akhir tahun 2024 lalu. Tahun ini tekanan semakin kencang karena belanja pemerintah kian diperketat.
Apalagi sebagian besar potensi pendapatan sektor horeka bergantung pada kegiatan yang digelar pemerintah. Pihaknya pun berharap agar pemerintah membuka kran penyelenggaraan MICE sebagai stimulator mengungkit daya beli masyarakat.
“Impact dari pembatasan belanja pemerintah menekan daya beli masyarakat. Begitu juga dengan korporasi turut terkoreksi sehingga membatasi pengeluaran mereka. Sehingga kami berharap dibukanya kran MICE oleh pemerintah. Ini menjadi stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat,” papar Sujud usai pelantikan pengurus BPC PHRI Kota Batu 2025-2030 beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, pengurus PHRI Kota Batu 2025-2030 hampir 90 persen pengurus lama dari periode sebelumnya. Karena itu, suasana berat dan tugas berat sudah biasa dihadapi. Ia mencontohkan, seperti saat Pandemi Covid-19 lalu, pihaknya baru saja dilantik pada Februari 2020, kemudian sebulan berselang yakni Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi dengan segala pembatasan didalamnya.
“Sekarang situasi lebih rumit karena ada efisiensi yang sangat berpengaruh terhadap MICE yang dilakukan oleh pemerintahan Ketika pemerintah menahan uang mereka keluar, akhirnya daya beli masyarakat semakin melemah,” tutur Direktur Taman Rekreasi Selecta ini.
Oleh sebab itu, pihaknya akan terus berusaha agar pemerintah benar-benar mau melepaskan APBN dan APBD-nya. Tidak hanya untuk mice saja, namun untuk seluruh sektor. Sehingga daya beli masyarakat bisa terungkit kembali.
“Ketika daya beli masyarakat meningkat, maka kedepannya akan semakin mudah,” imbuhnya.
Dia juga menyampaikan, sebanyak 30-50 persen pangsa pasar hotel dan restoran adalah pemerintah. Sehingga ketika pemerintah stop, maka pihaknya telah kehilangan sekitar 30-50 persen pendapat.
“Ini hanya dari satu sisi pemerintah saja, belum dari daya beli masyarakat yang menurun dan mempengaruhi banyak sektor. Jadi dengan adanya efisiensi ini kami kehilangan banyak, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta yang turut menurun,” paparnya.
Ketua PHRI Jatim, Dwi Cahyono menambahkan, Kota Batu sebagai daerah destinasi tentunya sangat terpengaruh dengan adanya kebijakan tersebut. Sebagai upaya, pihaknya juga telah bersurat kepada pemerintah provinsi hingga kementerian.
“Alhamdulillah sudah ada hasilnya, Kemendagri telah membolehkan acara digelar di hotel,” tuturnya.
Pihaknya akan melihat dampak seperti apa yang akan terjadi. Pihaknya berharap, di semester ke dua ini kebijakan bisa semakin longgar dan berdampak positif pada kondisi perekonomian.
“Saat semester pertama belanja pemerintah kurang dari 40 persen. Jadi di semester ke dua ini, 60 persen sisanya harus benar-benar dimaksimalkan. Kalau tidak, maka masalah lain seperti badai PHK pasti akan muncul. Selama ini kami menahan, karyawan ada yang kami liburkan dan tidak perpanjangan kontrak,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Batu, Nurochman menambahkan, sinergi dan kolaborasi menjadi suatu keharusan. Dimana kontribusi luarbiasa telah diberikan PHRI untuk Kota Batu, apalagi Kota Batu merupakan Kota Pariwisata.
“Semoga PHRI Kota Batu semakin kompak. Syukur-syukur seluruh restoran dan hotel di Kota Batu bergabung ke PHRI, sehingga akan semakin menguatkan kebersamaan,” katanya.
Cak Nur juga menyampaikan, potensi yang ada di Kota Batu sangatlah luar biasa, hal tersebut turut diikuti dengan pertumbuhan yang sangat luarbiasa pula. Karena itu, perlu adanya komunikasi intensif dengan semua stakeholder, sehingga dapat terus menyajikan sebuah karya pembangunan yang luar biasa.
“Kolaborasi selama ini telah terjalin baik antara Pemkot Batu dan PHRI. Bahkan beberapa tempat telah menampilkan seniman dan budayawan daerah dengan menampilkan sajian khas Kota Batu,” pungkasnya.(der)