MALANGVOICE – Keluhan soal BPJS Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) ramai disampaikan warga Kota Malang kepada anggota DPRD, Bayu Rekso Aji. Mereka mengaku kartu BPJS yang dibiayai Pemerintah Kota Malang mendadak tidak bisa digunakan saat hendak berobat.
Alasannya pun membuat warga bingung. Kepesertaan disebut dinonaktifkan karena “tidak pernah digunakan”.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya di tengah komitmen Universal Health Coverage (UHC) yang selama ini digaungkan Pemkot Malang. Setiap tahun, anggaran UHC dalam APBD Kota Malang digelontorkan dalam jumlah besar untuk menjamin akses kesehatan masyarakat. Namun di lapangan, masih ada warga yang justru tersendat persoalan administratif saat membutuhkan layanan medis.
Bayu Sampaikan Catatan Fraksi PKS terkait Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Malang 2026
Bayu menilai situasi tersebut tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang wajib dijalankan untuk memastikan anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau anggaran sudah disiapkan besar untuk menjamin kesehatan warga, maka tidak boleh ada alasan kartu tidak aktif saat masyarakat sakit. Ini bukan soal data semata, ini soal nyawa dan keadilan layanan publik,” tegas Bayu saat forum reses beberapa waktu lalu.
Politisi PKS itu menegaskan, tidak boleh ada celah kebijakan yang membuat warga kehilangan hak layanan kesehatan hanya karena persoalan teknis atau sistem yang tidak sinkron.
Ia memastikan persoalan ini akan dibawa ke Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Kesehatan, untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Mulai dari mekanisme aktivasi, validasi data, hingga sistem pengawasan peserta BPJS PBID yang dibiayai daerah.
Bayu juga mendorong agar implementasi UHC tidak sekadar terpenuhi secara administratif. Menurutnya, program jaminan kesehatan harus benar-benar hadir dan bisa diakses ketika warga membutuhkan, tanpa hambatan yang merugikan masyarakat.(der)