MALANGVOICE – Pemerintah Kota Malang terus berupaya memperjelas status Poltekom, pasca dialihkan kepada yayasan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Wasto, mengatakan, konsekuensi pengelolaan Poltekom saat ini berimbas pada status aset daerah.
“Yang penting, bagaimana status aset ini. Kami belum tahu aturan soal penggunaan aset hibah dari Dikti,” kata Wasto lagi.
Ia juga menjelaskan, saat ini Bappeda terus berkonsultasi dengan Dirjen Dikti terkait status aset serta model pengelolaannya.
“Kami ingin memperjelas dulu bagaimana penggunaan aset jika dikelola yayasan, apakah nanti sewa atau diperbantukan, kami belum tahu, dan itu butuh petunjuk Dikti,” bebernya
Seperti diketahui, sejak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melarang Pemkot Malang melalui Dinas Pendidikan mengelola Poltekom, nasib perguruan tinggi itu terkatung-katung.
Selain masalah pembiayaan perawatan kampus, gaji karyawan di Poltekom juga terpaksa ditunda karena sudah tak lagi mendapat kucuran dari APBD.