MALANGVOICE – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang mengaku kesulitan menurunkan angka kemiskinan.
Sampai akhir 2021 ini angka kemiskinan di Kabupaten Malang mencapai 10,3 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten setempat.
“Angka kemiskinan tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun 2020 yang mencapai sekitar 265.560 jiwa. Tidak mudah menurunkan angka kemiskinan itu,” ucap Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, Senin (26/12).
Tomie menjelaskan, pandemi Covid-19 menjadi penyebab warga Kabupaten Malang masuk kategori miskin, karena sempitnya peluang penyerapan tenaga kerja.
“Sampai sekarang dampak pandemi Covid-19 masih ada. Peluang kerja juga berkurang pasca perusahaan melakukan efisiensi,” jelasnya.
Tomie menegaskan, untuk menurunkan kemiskinan Pemkab Malang tidak hanya melalui pemberian bantuan langsung tunai, namun juga melakukan membangun infrastruktur dan peningkatan gairah perekonomian.
“Saat ini ekonomi terlihat sudah membaik, tapi dampaknya masih belum terasa,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Tomie, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berupaya untuk melakukan upaya untuk penurunan angka kemiskinan.
“Upaya penurunan kemiskinan tidak hanya lewat BLT, tapi juga kegiatan pemulihan ekonomi yang berdampak pada penguatan sektor lain, seperti di level desa melalui APBDes,” tukasnya.(end)
