MALANGVOICE – Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen melakukan eksekusi lahan seluas 1.556 meter persegi digunakan TK Bachrul Ulum dan sebuah rumah di Desa Karangduren, Pakisaji, Kamis (10/6).
Proses eksekusi tersebut berjalan alot dan terjadi penolakan, hingga mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan yang terdiri Kepolisian dari Polres Malang, Koramil Pakisaji, Satpol PP dan Ketertiban Kecamatan Pakisaji.
Penolakan eksekusi TK Bachrul Ulum yang merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua diresmikan Bupati Malang masa bakti tahun 2000-2001 Ibnu Rubiyanto, beserta bangunan rumah tersebut disampaikan salah seorang pemilik rumah yang menempati lahan sengketa tersebut bernama Cak Mat.
“Saya tidak pernah menjual rumah ini ke siapapun, saya hanya ingin bertemu Bu Dina (Pemohon) beserta pengacaranya,” pintanya.
Sementara itu, Panitera PN Kepanjen, H Rudy Hartono mengatakan, sengketa lahan ini sudah berlangsung sejak tahun 2018 silam. Dina Ariany selaku pemohon mengajukan eksekusi.
“Eksekusi ini permintaan dari pemenang lelang, dia mengajukan kepada PN Kepanjen, karena pemenang lelang belum dan tidak bisa menguasai secara fisik,” ucapnya.
Sebenarnya termohon sudah melakukan berbagai langkah. Namun, ketetapan pengadilan saat ini adalah melakukan eksekusi.
“Tadi sudah dibacakan oleh juru sita yang isinya termohon sudah tiga kali melakukan perlawanan, dan tidak diterima,” jelasnya.
Selanjutnya nasib lembaga pendidikan TK Bachrul Ulum tersebut sudah ada solusinya. Karena sebelum ekseskusi telah dibicarakan di tingkat desa bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama.
“Untuk TK, sudah ada kesepakatan antara tokoh masyarakat dan desa, akan direlokasi ke tempat lain, tidak ada masalah. Kami sebagai petugas hanya menjalankan perintah ekseskusi serta pengosongan ini,” tukasnya.
TK Bachrul Ulum tersebut memiliki peserta didik sebanyak 116 anak. Selain itu, di tempat tersebut juga digunakan untuk belajar agama Islam dan mengaji karena ada TPA serta TPQ.(der)