MALANGVOICE – Banyaknya baliho dan spanduk non KPU yang belum ditertibkan hingga kini, bukti kinerja Panwaslu tidak maksimal.
Koordinator Badan Pekerja ProDesa, Ahmad Khoesairi, menyatakan, Panwaslu tidak menunjukkan kerja selayaknya sebagai pengawas.
“Mereka dibayar untuk mengawasi dan menindak, anggaran di Pilkada kali ini miliaran. Ngurus baliho liar saja gak bisa, apalagi mau proses kasus money politics dan kampanye hitam,” tegasnya kepada MVoice, beberapa menit lalu.
Menurutnya, sebenarnya tidak sulit menertibkan baliho-baliho liar itu. Panwas cukup merekomendasikan kepada Satpol PP selaku eksekutor.
Dikatakan, harusnya Panwas memiliki sikap prioritas dalam pengawasan, salah satunya penertiban baliho non KPU.
“Kalau alasannya keterbatasan SDM, itu sangat tidak masuk akal, setiap kerja mereka sudah ada budgetnya kok,” tegas dia.
Ia juga mempertanyakan komitmen Panwaslu yang siap menurunkan baliho milik petahana berlabel iklan pemerintah.
“Di tempat umum foto dan baliho incumbent janjinya ditutup, kecuali di kantor SKPD, balai desa dan kecamatan. Namun, masih banyak terpampang balihonya di jalanan,” tanya dia.
Sebelumnya diberitakan, masih banyak baliho dan spanduk non KPU terpasang rapi di sepanjang jalan. Padahal, batas waktu pemasangan terakhir 10 September kemarin.