MALANGVOICE – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) RI bersama DPD APERSI Jawa Timur dan sejumlah stakeholder membahas percepatan program 3 juta rumah. Pertemuan digelar di Atria Hotel, Kota Malang, Selasa (27/2).
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan krusial yang dihadapi di lapangan ikut dibedah. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol Dr Aziz Andriansyah, mengatakan program 3 juta rumah merupakan program prioritas Presiden yang secara umum sudah berjalan.
“Namun memang masih ada beberapa kendala yang perlu dibicarakan dan dicarikan solusi bersama,” kata Aziz.
Ia menyebut, di Jawa Timur terdapat persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan antara kebutuhan perumahan dan ketahanan pangan. Selain itu, proses perizinan juga dinilai perlu percepatan.
“Kita harus menentukan di titik mana lahan untuk pangan dan di titik mana untuk perumahan. Ini harus didiskusikan bersama,” jelasnya.
Khusus Malang Raya, Aziz menyoroti keterbatasan dan mahalnya harga lahan. Kondisi tersebut membuka peluang perubahan bentuk bantuan perumahan. Jika sebelumnya didominasi rumah tapak, ke depan bisa diarahkan ke rumah susun subsidi.
“Bentuknya bisa berbeda, tergantung kondisi lahan dan kesiapan stakeholder,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD APERSI Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, menyampaikan tantangan utama pengembang adalah keterbatasan lahan, terutama di kawasan perkotaan yang strategis. Harga tanah yang terus naik membuat pengembang harus bergeser ke wilayah pinggiran.
“Di Jawa Timur, harga rumah subsidi FLPP sudah ditetapkan Rp166 juta. Sementara harga tanah di lokasi strategis sudah sangat tinggi,” ujarnya.
Tantangan berikutnya adalah perizinan yang belum seragam di setiap daerah. Menurut Makhrus, respons kepala daerah sangat menentukan cepat atau lambatnya proses perizinan.
“Ada daerah yang perizinannya cepat karena kepala daerahnya proaktif, tapi ada juga yang masih lambat. Ini sering tumpang tindih,” ungkapnya.
Untuk persoalan pembiayaan dan pemasaran, Makhrus menilai kondisinya mulai membaik. Saat ini, pengembang lebih banyak berkutat pada masalah pengadaan lahan dan perizinan.
“Semua persoalan ini akan kami rangkum dan sampaikan ke Kementerian PKP sebagai bahan usulan kebijakan pusat. Program 3 juta rumah ini sangat mulia dan butuh dukungan semua pihak,” katanya.
Makhrus menambahkan, Malang Raya menjadi salah satu fokus implementasi program, terutama di Kabupaten Malang. Sementara di Kota Malang dan Kota Batu, ketersediaan lahan semakin terbatas dan harganya mahal.
“Di Kota Malang hanya beberapa pengembang yang masih bisa menyiasati dengan rumah tipe kecil atau rumah tumbuh,” jelasnya.
Sebagai solusi, APERSI Jawa Timur mendorong pengembangan rumah susun subsidi di kawasan perkotaan. Hunian vertikal dinilai mampu menekan mobilitas masyarakat karena lebih dekat dengan pusat kerja dan pendidikan.
“Di kota besar, memang sudah seharusnya dibangun ke atas. Di sinilah peran pemerintah harus hadir,” tandasnya.(der)