Anggaran Halal Bihalal Pemkot Malang Nyaris Setengah Miliar, Dewan: Kurang Sesuai dengan Azas Kepatutan

Ilustrasi Balai Kota Malang.

MALANGVOICE – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief, menyayangkan adanya anggaran fantastis untuk makan -minum Halal Bi Halal Pemkot Malang pada tahun ini. Seperti diketahui, anggaran makan-minum sebesar Rp 481 juta atau hampir setengah miliar rupiah.

Menurut Dito Arief, anggaran sebesar itu kurang sesuai dengan azas kepatutan, karena terlalu besar untuk satu agenda saja. Padahal, lanjut Dito, masih banyak permasalahan di Kota Malang yang butuh penanganan, seperti jalan berlubang dan perbaikan infrastruktur lainnya.

“Anggaran setengah miliar kalau hanya untuk makan dan minum halal bihalal mencederai etika publik dan kurang sesuai dengan azas kepatutan,” kata Dito Arief kepada MVoice, Senin (27/5).

Ia mengumpamakan, anggaran sebesar itu jika digunakan untuk menambal jalan berlubang akan sedikit mengurangi dampak negatif yang terjadi selama ini. Atau anggaran mencapai setengah miliar itu bisa digunakan untuk berbagai pelatihan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Tidak bermaksud mengecilkan makna halal bi halal, tapi kan saya kira cukup dengan open house atau acara yang lebih sederhana. Karena banyak masalah di Kota Malang belum terselesaikan, jadi anggaran itu terlalu berlebihan kalau hanya untuk halal bi halal saja,” tukasnya.

Dito Arief menyarankan agar kedepan anggaran di APBD agar lebih banyak dialokasikan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. “Jangan terlalu besar untuk agenda seremonial. Setahu saya anggaran makan minum di OPD juga sudah cukup besar,” tegas Dito

Seperti diberitakan sebelumnya, Kabag Humas Pemkot Malang Nur Widianto, mengatakan anggaran halal bihalal yang tertera di LPSE kurang lebih Rp 481 juta tersebut bukan semata-mata dihadiri Forpimda.

“Jadi nanti itu ikut juga seluruh ASN Pemkot Malang yang jumlahnya ada sekitar 7.300 ASN,” kata Widianto ditemui MVoice beberapa waktu lalu.

Pemkot Malang juga mengapresiasi apa yang jadi sorotan Malang Corruption Watch (MCW) terkait jumlah tamu halal bihalal yang diundang, dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Sehingga tahu sejauh mana kebutuhan anggarannya. Pihaknya mengkalim terkait anggaran halal bihalal itu telah mengedepankan asas transparansi, karena sudah dipublikasikan melalui LPSE.

Halal bihalal Pemkot Malang bisa dibilang agenda mewah, tahun ini. Budget untuk makan dan minum saja anggarannya mencapai Rp 481 juta atau nyaris setengah miliar.

Pantauan MVoice di laman resmi lelang https://lpse.malangkota.go.id misalnya. Telah diumumkan rekanan pemenang tender dengan judul Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Belanja Makanan dan Minuman Tamu Acara Halal Bihalal dengan PNS,tokoh Masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat) Tahun 2019. Program ini diajukan atau di bawah tanggung jawab Bagian Umum Setda dengan nilai pagu paket Rp 481.950.000,00. (Hmz/Ulm)