MALANGVOICE – Malang Corruption Watch (MCW) menilai akuntabilitas dan transparansi Bantuan Operasional Sekolah Daerah/Nasional (Bosda/Bosnas) di Kota Malang masih kurang.
Koordinator MCW, M Fachruddin menuturkan, Setiap penggunaan anggaran harus disampaikan pada publik, bukan pemerintah daerah saja.
“Publik harus tahu seberapa besar penggunaan Bosda/Bosnas yang sudah dialokasikan. Publikasi ini bisa ditaruh di database yang itu bisa diakses masyarakat,” katanya saat ditemui MVoice di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang, Senin (14/5).
Baiknya, kata dia, MCW turut dilibatkan secara eksternal untuk optimalisasi Bosda/Bosnas. Fachruddin tidak meminta sekolah melibatkan MCW secara langsung, melainkan memanfaatkan MCW untuk berkonsultasi atau pendorong agar administrasi keuangan berjalan sesuai peraturan perundan-undangan.
“Porsi kita hanyalah eksternal. Tapi tolong dipahami juga kedatangan MCW ke sekolah bukan semata-mata soal korupsi semata, tapi kami ini berusaha mendorong administrasi keuangan yang tertib sesuai aturan hukum dan perundang-undangan,” pungkasnya. (Der/Ery)