MALANGVOICE – Keberadaan Komite Sekolah diberbagai daerah tidak berjalan sebagaimana fungsinya. Hal itu diungkapkan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FKPP) Kota Malang, Sueffendi, dalam diskusi publik di Wisma Kali Metro, Jalan Joyosuko Metro, Kota Malang, Selasa (8/9) malam ini.
“Komite sekolah banyak yang tidak tahu fungsinya. Buktinya, banyak yang akhirnya membentuk paguyuban wali murid, harusnya kalau sudah ada komite sekolah sudah tidak perlu paguyuban,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan pengamat pendidikan, Darmaningtyas. Penulis buki berjudul ‘Melawan Liberalisme Pendidikan’ itu memaparkan, ketidakpahaman peran komite sekolah tak hanya terjadi di Kota Malang, tetapi juga diberbagai daerah di Indonesia.
Dijelaskan, awal pembentukan komite sekolah sebenarnya bertujuan menghidupkan demokrasi dalam praktik pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu, tujuan itu makin terabaikan. “Yang terjadi akhirnya komite sekolah hanya menjadi kaki tangan dari kepala sekolah,” tandasnya.
Ia menyebut, komite sekolah sering kali dijadikan alasan bagi kepala sekolah untuk mengelak, jika terjadi suatu permasalahan. Selain itu, pemilihan orang yang duduk di komite sekolah kebanyakan dilakukan secara top-down.
“Harusnya dari bawah ke atas. Sekarang kan diipilih berdasarkan kepentingan kepala sekolah. Harusnya, kebijakan praktik pendidikan dibuat komite sekolah, Kepala sekolah menjalankan. Harusnya gitu. Di sini sebaliknya, tapi seakan-akan tetap kebijakan berdasarkan keputusan komite,” ungkapnya.-