MALANGVOICE– Alih-alih mendapatkan fasilitas prasarana yang lebih baru nan nyaman, proyek rehabilitasi gedung penunjang kegiatan belajar-mengajar di SDN Sisir 1 Kota Batu tampak terbengkalai. Tumpukan material-material bangunan dibiarkan begitu saja di halaman sekolah dasar ini. Aktivitas konstruksi terhenti lantaran pelaksanaan proyek mangkir tanpa menuntaskan pembangunan rehabilitasi.
Tembok bangunan gedung yang telah dibongkar dibiarkan begitu saja. Bagian atas gedung terpasang rangka baja ringan yang masih baru. Proyek rehabilitasi gedung tersebut terbagi dalam sejumlah ruangan. Antara lain, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, UKS dan perpustakan. Pada papan proyek tercantum nilai anggaran sebesar Rp668 juta bersumber dari APBD 2025.
Hindari Konflik Kepentingan, Tim Pansel Sekda Definitif Libatkan Birokrat Pemprov Jatim
Persoalan mangkraknya proyek rehabilitasi gedung tak hanya terjadi di SDN 1 Sisir. Kondisi serupa juga terjadi di SDN Temas 1. Pekerjaan rehabilitasi gedung tak tuntas dibangun dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Di sekolah tersebut, anggaran rehabilitasi berat untuk ruang kelas dikucurkan sebesar Rp723 juta bersumber dari APBD 2025. Kedua proyek rehabilitasi yang mangkrak tersebut dikerjakan oleh PT Alnusakon Era Laju.
Pelaksana jasa kontruksi itu beralamat di Jalan Garuda nomor 29 C lantai 1 Gunung Sahari Selatan-Kemayoran, Jakarta Pusat mengacu pada laman spse.inaproc.id/batukota/. Diketahui pula, PT Alnusakon Era Laju ditunjuk sebagai pelaksana proyek renovasi atap ruang guru dan ruang kepala sekolah di SMPN 4 Kota Batu yang juga gagal dibangun yang dianggarkan senilai Rp1,2 miliar pada APBD 2025.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai tata kelola proyek dan pengawasan pelaksanaannya. Ketua DPRD Kota Batu, HM Didik Subiyanto mendesak agar pihak pelaksana proyek dimasukkan daftar hitam (black list). Karena ada indikasi ketidakprofesionalan dalam melaksanakan kewajibannya hingga mengakibatkan proyek mangkrak. Apalagi perbaikan fasilitas di tiga sekolah tersebut dianggarkan dari kantong pemerintah daerah.
“Tentu sangat disayangkan atas ketidakprofesionalan pelaksana proyek yang membiarkan pembangunan berhenti. Pihak pelaksana tersebut harus segera masuk dalam daftar hitam (blacklist),” tegas Didik Subianto.
Berhentinya proyek ini, lanjut dia, berdampak langsung pada kenyamanan dan keamanan siswa. Apalagi material bangunan yang berserakan di lingkungan sekolah dinilai mengganggu aktivitas belajar mengajar (KBM). Dirinya meminta Dinas Pendidikan segera mengambil langkah diskresi untuk mengamankan lokasi dan mencari solusi keberlanjutan pembangunan agar tidak semakin lama terbengkalai.
“Kami tidak ingin sarana pendidikan jadi korban ego atau ketidakmampuan rekanan. Ini menyangkut hak belajar siswa. Harus ada evaluasi total mengapa pemenang tender bisa lari dari tanggung jawab,” imbuhnya.
Pihak legislatif juga berencana memanggil dinas terkait dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan rinci mengenai kendala teknis dan administrasi yang menyebabkan proyek ini terhenti total.
“Karena wanprestasi, nanti kami akan panggil Dinas Pendidik (pejabat lama.red). Selain itu kami menunggu hasil audit BPK untuk menindaklanjuti. Dengan keadaan saat ini kami akan mendukung penuh kebijakan Kadis yang baru dalam menyelesaikan masalah ini karena pendidikan jadi Visi Misi Mbatu SAE,” pungkasnya.
Kondisi ini juga sontak memicu reaksi keras dari anggota DPRD Kota Batu, Khamim Tohari. Politisi PDI Perjuangan itu mengaku geleng-geleng kepala. Pasalnya, kasus proyek sekolah mandek seperti ini hampir tak pernah terjadi di Kota Wisata.
“Saya heran. Dulu waktu saya kawal pembangunan SMPN 7 Batu, lancar jaya. Sekarang ini, proyek renovasi ruang guru saja bisa gagal total? Banyak wali murid di Kecamatan Bumiaji, yang merupakan dapil saya, bertanya dan mengeluh soal pembangunan di SMPN 4 Batu” ujar Khamim dengan nada kesal.
Lebih lanjut, ia menyoroti ironi di balik proyek mangkrak ini. Menurutnya, selain menghambat proses belajar mengajar, kegagalan proyek ini juga mencederai hak masyarakat atas layanan pendidikan yang layak. Ia mendorong agar akar masalah segera diusut tuntas.
“Ini anggaran negara, uang rakyat. Harusnya dikelola optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, malah begini hasilnya. Jangan sampai ada yang salah dalam proses tender, atau bahkan ada praktik ‘fee’ yang bikin kontraktor tak bisa bekerja maksimal,” tegasnya.
Kepala Dindik Kota Batu, Alfi Nurhidayat, buka suara. Pihaknya mengaku masih menanti hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mendapatkan gambaran utuh permasalahan.
“Nanti setelah ada hasil audit, akan kami konsultasikan dengan pimpinan daerah untuk mencari solusi terbaik. Prinsipnya, kami ingin memastikan kegiatan belajar mengajar pada ketiga sekolah itu tidak terganggu dan mendapatkan fasilitas yang layak,” pungkasnya.(der)