MALANGVOICE– Wali Kota Batu, Nurochman mengultimatum seluruh jajaran kepala OPD agar tak membuat program tandingan. Teguran keras itu disampaikan Nurochman saat memimpin Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2027.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Egosektoral birokrasi mengakibatkan program prioritas kepala daerah melenceng dari target. Ia menegaskan program kerja yang dirancang OPD wajib merujuk sepenuhnya pada visi “Mbatu Sae” yang dipertajam melalui sembilan misi prioritas ‘Nawa Bhakti’ guna memecahkan sejumlah isu strategis.
Malang Jadi Home Base, JPE Bidik Poin Penuh di Seri Proliga 2026
“Saya harus tegaskan, jangan sampai ada visi-misi tandingan dari Kepala SKPD. Ini riil terlihat di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Ada perencanaan dan kajian di 2025, tapi tidak ditindaklanjuti oleh SKPD teknis di 2026,” tegas Cak Nur, sapaan Nurochman.
Teguran keras itu sengaja disampaikan di forum terbuka karena merasa koordinasi di ruang tertutup seringkali tidak membuahkan tindak lanjut yang konkret. Dalam arahannya, ia mengungkapkan kekecewaannya terkait alokasi anggaran tahun 2026 yang dinilai belum mencerminkan keberpihakan penuh pada visi-misi daerah. Dari total anggaran Rp1 triliun yang tersedia, hanya sekitar Rp 36 miliar yang terserap untuk program prioritas “Mbatu Sae” dari potensi angka yang jauh lebih besar.
“Kami yang menjadi sasaran tembak evaluasi dan koreksi dari masyarakat. Jadi, di 2027 nanti saya minta pola ini tidak terulang kembali,” tegas politisi PKB itu.
Persoalan tata kelola keuangan daerah juga tak luput dari perhatiannya. Ia meminta agar postur APBD Kota Batu yang berkisar di angka Rp1 triliun dikelola secara presisi. Atensi tersebut diberikan, karena tak lain untuk membentuk kemandirian fiskal dengan adanya pengurangan transfer ke daerah (TKD). Karena selama masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.
“Maka perlu optimalisasi tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) sebagai sumber pendanaan alternatif yang juga harus selaras dengan visi-misi daerah. Tahun 2027 harus memperlihatkan hasil konkret yang dirasakan masyarakat. Silahkan tunjukkan komitmen dan reformasi cara berpikir kita semua,” seru dia.
Agar semua perencanaan dan Visi Misi Mbatu SAE dapat terwujud. Cak Nur bakal melakukan Reformasi Birokrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA). Hal itu ia lakukan karena menyoroti masalah sistemik dalam manajemen ASN di lingkungan Pemkot Batu. Ia mendapati anomali dimana banyak ASN potensial namun memiliki kinerja buruk. Lantaran dipengaruhi preferensi keberpihakan serta intervensi politik di masa lalu. Kecenderungan ini menimbulkan ketidakselarasan yang berimplikasi lambatnya eksekusi kebijakan.
“SIMATA akan menjadi rujukan tata kelola ASN. Kita harus mengakhiri praktik birokrasi yang tidak berjalan karena intervensi atau kepentingan politik. Saya mendapati anomali dimana banyak ASN potensial namun memiliki kinerja buruk akibat sistem like and dislike serta intervensi politik di masa lalu,” terangnya.
Bahkan Cak Nur mengungkap bahwa nilai SAKIP Pemkot Batu mengalami penurunan dan perlu diperbaiki. Penurunan dikarenakan bahwa ASN potensial tapi karirnya mengalami kemandekan, sehingga pengisisian quisioner SAKIP buruk. Menurunya motivasi kerja para abdi negara ini karena tidak adanya sistem reward dan punishment. Serta soal meritokrasi yang ada tidak diimplementasikan karena tidak ada apresiasi dari atasan.
“Kedepan secara umum kita tidak boleh lagi bekerja secara parsial dan tidak merujuk pada visi misi. Selain itu tidak ada visi misi Kepala SKPD, hanya visi misi Kepala Daerah,” pungkasnya.
Anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud menilai teguran keras kepala daerah menjadi sebuah sinyal membongkar patologi birokrasi. Ia berpendapat, selama ini kerja-kerja OPD hanya formalitas dan terkesan egosektoral. Alih-alih melakukan terobosan inovatif untuk memuluskan program prioritas, malah perangkat daerah banyak yang terlena pada zona nyaman.
“Pastinya apa yang disampaikan kepala daerah sesuai fakta di lapangan. Kalau tidak sesuai, kan tidak mungkin disampaikan. Apalagi kinerja SKPD menyangkut rumah tangga pemerintahan,” ujar dia.
Ketidakselaran kinerja antar OPD sudah menjadi persoalan yang begitu mengakar kuat. Bahkan, kata Didik, kalangan dewan yang melekat dengan fungsi kontrol seolah tak digubris. Atas hal tersebut, Didik menilai perlunya pembenahan. Bila tidak ada perubahan yang signifikan maka jangan diharap visi-misi wali kota yang sekarang ini bisa terwujud. Apalagi melihat SiLPA 2025 yang diproyeksikan pada angka Rp70-90 miliar, justru membengkak di atas Rp110 miliar.
“Saran kami, wali kota harus tegas. Saya sependapat ketika promosi, mutasi, jangan karena didasari oleh teman dekat, karena balas budi. Bukan karena kedekatan,” ungkapnya.
Selain itu, Didik menyinggung soal lemahnya perencanaan dalam mengeksekusi sebuah program kerja. Ia mencontohkan yang paling nyata, penerapan gate di Alun-Alun. Menurutnya gate parkir mulai dari pertengahan tahun 2025 sampai sekarang belum juga diterapkan. Begitu juga dengan gate parkir di Pasar Induk Among Tani.
“Alasannya CSR dan sebagainya, kan ada inovasi. Belum lagi bagaimana terobosan-terobosan meramaikan Pasar Batu. Kemudian bagaimana mencari terobosan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang memang sekarang dituntut itu karena ada penurunan TKD,” terangnya.
Tak berhenti di situ, ia juga menyodorkan fakta-fakta lainnya mengenai lemahnya perencanaan hingga menyulut teguran kepala daerah. Misalnya banyak pembangunan-pembangunan yang sampai awal Februari tidak dilaksanakan, ada yang selesai belum sempurna dan sebagainya.
“Contohnya SDN Temas 1, SDN Sisir 1, SMPN 4 gedungnya, kemudian beberapa fasilitas umum dan sebagainya. Ini membuktikan fakta yang disampaikan oleh Wali Kota Batu,” tegasnya.
Sehingga dengan kemarahan Wali Kota marah di forum yang sebesar itu bagi Didik sangat wajar-wajar saja. Apalagi mungkin program-programnya (Visi Misi Mbatu SAE) di tahun 2025 hanya terealisaia Rp 36 miliar. Padahal legislatif pernah membahas penjabaran visi misi itu di salah satu hotel Batu dan sudah diberi saran serta masukan.
“Apakah SKPD yang dijalankan ini dengan paparan itu siap melaksanakan. Bahkan kita usulkan ada rentang waktunya, target waktunya, anggarannya dan sebagainya,” imbuh Didik.
Belum lagi Didik menilai di Kota Batu ada yang sudah senior dan potensi tapi belum memiliki kedudukan jabatan yang bagus. Sebaliknya yang lebih-lebih muda sudah mendapatkan jabatan yang bagus.
“Hal-hal semacam itulah yang menghambat juga. Maka saran saya harus ada evaluasi rutin. Apa 3 bulanan, apa 4 bulanan, apa 6 bulanan. Sehingga ketika tidak mampu melaksanakan tugas yang merupakan penjabaran dari visi misi, ya dimutasi saja, digeser saja sesuai dengan kemampuan,” pesannya.(der)