MALANGVOICE – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan dukungan penuh terhadap program ambisius pemerintah dalam membangun 3 juta rumah di seluruh Indonesia.
Program ini dinilai menjadi gebrakan besar yang tidak hanya memperkuat suplai dan permintaan perumahan, tetapi juga mendorong kebangkitan sektor ekonomi rakyat.
Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, menjelaskan bahwa program tersebut dirancang bukan semata untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melainkan juga untuk para pelaku usaha kecil dan menengah di sektor perumahan.
“Program ini menjadi instrumen baru yang mempercepat realisasi pembangunan rumah, baik dari sisi pengembang maupun masyarakat umum yang ingin memiliki rumah,” ujar Junaidi.
Berbeda dari skema FLPP yang sudah berjalan sebelumnya, KUR Perumahan menargetkan pengembang kecil dan menengah serta industri turunan seperti produsen bata, pasir, kaca, dan material bangunan lainnya. Melalui skema ini, pelaku usaha bisa mengajukan kredit hingga Rp5 miliar guna mendukung pembangunan rumah rakyat.
Sementara dari sisi permintaan, masyarakat dengan penghasilan tetap maupun pekerja informal — seperti tukang las, pengrajin, dan pedagang — juga bisa mengakses kredit dengan plafon hingga Rp500 juta untuk memiliki rumah impian mereka.
“Program ini bukan hanya mempercepat pembangunan fisik rumah, tapi juga menggerakkan ratusan sektor ekonomi pendukung,” imbuh Junaidi.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran jumbo mencapai Rp130 triliun, yang dibagi seimbang untuk sektor suplai dan demand. Dengan dukungan perbankan dan pengembang lokal, Apersi optimistis program ini mampu menjadi motor utama pencapaian target 3 juta unit rumah selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau semua stakeholder bergerak cepat, bukan tidak mungkin target 3 juta rumah bisa tercapai lebih awal,” tegas Junaidi.
Ketua DPD Apersi Jawa Timur, Makhrus Soleh, menyebut provinsinya menjadi salah satu kunci sukses program ini. Dari target 20 ribu unit rumah di tahun 2025, Jatim ditargetkan menyumbang hingga 80 persen atau sekitar 16.000 unit.
“Dari 13 ribu rumah yang sudah dibangun hingga saat ini, hampir 50 persennya berasal dari anggota Apersi. Ini membuktikan semangat pengembang lokal sangat tinggi,” tutur Makhrus.
Namun, masih ada beberapa kendala klasik yang perlu dibenahi, seperti lambatnya realisasi BPHTB dan PBG gratis. Saat ini, baru 7 kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan tersebut dengan optimal — termasuk Kota Malang, Tulungagung, dan Kediri.
Makhrus menambahkan, dampak dari program KUR Perumahan tidak hanya dirasakan sektor properti, tetapi juga menjalar ke industri pendukung seperti pasir, baja, genteng, kaca, hingga furnitur lokal.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah. Ini bukan sekadar program kredit, tapi lokomotif ekonomi yang menggerakkan ratusan industri. Semangat membangun semakin terasa di lapangan,” pungkasnya.(der)