MALANGVOICE– Ekosistem digital pelayanan publik yang inklusif dan adaptif menjadi sebuah tuntutan agar merata dan transparan. Karena prinsipnya pelayanan publik mengutumakan ketulusan dalam melayani dan kecepatan merespons. Pemanfaatan data aspirasi dan aduan masyarakan juga menjadi bahan bakar inovasi, bukan sekadar formalitas.
Wali Kota Batu, Nurochman menegaskan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tuntutan di tengah disparitas yang masih ada. Untuk itu, diperlukan sinergi bersama agar pelayanan publik semakin baik dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Standar pelayanan publik harus menjadi acuan kualitas dan konsistensi menjamin kepastian, transparansi, dan layanan tanpa diskriminasi.
Ia menegaskan, Indeks kepuasan masyarakat Kota Batu meningkat dari 85,5 menjadi 91,2, indeks persepsi anti korupsi naik dari 3,96 menjadi 4,00, serta indeks profesionalitas ASN juga meningkat dari 76,4 menjadi 82,7. Menurutnya, hal ini mencerminkan pelayanan dan kepercayaan publik yang semakin menguat, sekaligus menunjukkan aparatur negara semakin kompeten, adaptif, dan konsisten menjaga integritas.
“Pemkot Batu terus berkomitmen memperbaiki kualitas layanan publik,” ujar Nurochman saat menerima kunjungan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB RI dalam rangka peninjauan layanan publik MPP Among Warga.
Kunjungan tersebut sekaligus dalam rangka pendampingan implementasi kebijakan pelayanan publik digital di Kota Batu. Menurutnya pendampingan ini menjadi energi positif untuk memperbaiki pelayanan publik hingga menjangkau ke tingkat desa/kelurahan.
Ia juga menyampaikan bahwa MPP Among Warga juga dikembangkan tidak hanya sebagai pusat layanan, tetapi juga sebagai ruang interaksi masyarakat. Di antaranya dengan penyediaan kanal aspirasi, wadah aduan, hingga kegiatan partisipatif seperti lomba anak-anak maupun inovasi layanan berbasis elektronik, seperti akta cerai elektronik dan sidang keliling.
Lebih lanjut, Nurochman mengatakan bahwa selain memperkuat integrasi layanan perizinan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan DPMPTSP, Pemkot Batu juga siap mendukung hadirnya layanan imigrasi dan pengadilan agama di MPP. Hal ini merupakan bagian dari sinergi, kolaborasi, dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kami butuh tempat yang lebih nyaman bagi masyarakat, misalnya area untuk minum sambil menunggu antrean. Terkait kebutuhan layanan imigrasi maupun pengadilan agama, Pemkot akan mensupport agar bisa segera hadir di MPP Among Warga,” papar Cak Nur.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB, Otok Kuswandaru, menyampaikan bahwa Indonesia telah mencatat kemajuan dengan nilai E-Government Development Index (EGDI) 2024 sebesar 0,7991 dan naik ke peringkat 64 dunia. Selain itu, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) juga menunjukkan tren positif, yang menandakan perlunya penguatan infrastruktur, keterampilan digital, dan pemberdayaan masyarakat.
Dia menyampaikan apresiasi atas tata kelola pelayanan publik di Kota Batu yang dinilai semakin baik dan responsif. Menurutnya, MPP Among Warga telah menghadirkan pelayanan yang tidak hanya fokus pada fasilitas dan sarana prasarana, tetapi juga membuka ruang aspirasi masyarakat.
“Tentu yang membahagiakan kita semua adalah bagaimana tata kelola pelayanan publik terus ditingkatkan, baik fasilitas, hospitality petugas, maupun sarana prasarana. Yang luar biasa di sini adalah adanya ruang aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan jenis pelayanan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Deputi Otok menegaskan pentingnya menambah jenis pelayanan yang tersedia di MPP, termasuk mendorong kolaborasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Salah satu layanan yang diusulkan untuk ditambahkan adalah layanan keimigrasian, yang menurutnya akan mendapatkan dukungan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.
Terakhir, Deputi Otok menekankan bahwa kunci utama pelayanan publik bukanlah luas ruangan, melainkan alur pelayanan yang lancar, ramah, cepat, dan efisien. Deputi menegaskan bahwa seluruh jenis pelayanan publik idealnya terintegrasi di MPP.
“MPP Among Warga ini termasuk salah satu yang terbaik. Yang penting, keinginan kita semua adalah setiap layanan daerah ada di MPP. Jika ada layanan yang belum tersedia, maka datanya direkap, dilaporkan, dan dievaluasi agar segera terakomodasi,” pungkasnya.(der)