MALANGVOICE – Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 tahun 2021 mengalami penurunan dari awal sekitar Rp 30 miliar menjadi Rp 25 miliar.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan memang dari awal saat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) beberapa waktu lalu telah disepakati penambahan BTT sekitar Rp 30 miliar.
Disebutkan karena Permendagri Nomor 26 dan 27 tahun 2021 menetapkan setiap tahun harus dilakukan penambahan BTT antara 5 sampai 10 persen. Dari situ, dikhawatirkan anggaran BTT Tahun 2022 nantinya menjadi terlalu besar.
“Sehingga kalau BTT kita besar, sekarang kita kalau kemarin dianggaran Rp 56 miliar ditambah Rp 30 miliar kan sudah Rp 86 miliar. Sehingga kalau sekarang besar, tahun depan banyak dana BTT menganggur,” ujarnya, Selasa (21/9).
Melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang pada hari ini tim Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat BTT dikurangi sekitar Rp 6 miliar.
“Karena BTT itu kalau tidak ada kejadian luar biasa tidak boleh dibelanjakan. Jadi kita harapkan DPRD anggaran BTT terlalu besar, karena Rp 50 miliar ditambah Rp 40 miliar ya Rp 97 miliar di tahun 2022 yang harus dianggarkan,” terang Made.
Pihaknya juga meyakini BTT sekitar Rp 25 miliar itu cukup untuk keperluan penanganan Covid-19 selama 2,5 bulan.
“Kami konsultasi dengan TAPD jika kita tidak berharap ada kejadian luar biasa lagi, bisa dilakukan Refokusing lagi, sehingga kita menyepakati menurunkan BTT supaya APBD di 2022 kita tidak terlalu berat,” tuturnya.
Sedangkan untuk Rp 6 miliar sisa dari penurunan BTT dipergunakan untuk penambahan beberapa pagu anggaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penambahan pertama diberikan untuk anggaran insidentil DPUPRPKP yang sebelumnya hanya ada sekitar Rp 1 miliar ditambah Rp 3 miliar sehingga total menjadi Rp 4 miliar.
“Kan musim hujan bencana alam yang terprediksi kan banjir, padahal di PUPR itu dana cuma Rp 1 miliar, sehingga kita tambah Rp 3 miliar disitu untuk insidentil bukan untuk PL (Penunjukan Langsung) atau proyek lain,” kata Made.
Selain itu, Dinas Perpustakaan Umum dan Kearsipan Kota Malang mendapatkan tambahan untuk pelayanan depo arsip, lalu BPBD Kota Malang ditambah sekitar Rp 150 juta, dan Bapenda Kota Malang mendapat sekitar Rp 200 juta.
“Kemarin pertemuan dengan kopsugah KPK di Bapenda harus ada real time pendapatan kita perjam perhari harus muncul, sehingga ia butuh anggaran untuk perangkat sudah disiapkan namun kamera untuk menampilkan visual belum ada sehingga minta anggaran Rp 200 juta,” ucap dia.
Sementara untuk Rp 2,5 miliar sisanya ditambahkan pada bagian umum Sekda untuk menunjang program vaksinasi yang gencar dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Jadi misal ada TNI mengadakan vaksin, itu untuk konsumsinya. Tapi konsumsi panitia. Kemarin kita membuka ormas atau kampus itu bisa bekerja sama dengan Pemkot Malang untuk mengajukan mamin (Makan Minum) panitia untuk vaksin,” ucap dia.
“Sehingga kalau kemarin kita ingatkan itu. Apa sudah disiapkan. Jangan sampai nanti ada serbuan vaksin lembaga vertikal kita tidak bisa berbuat tiba-tiba, karena tak menyiapkan anggaran. Jadi itu yang kita siapkan Rp 2,5 miliar,” tandasnya.(der)