MALANGVOICE – Massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Tertindas (ART) menggelar unjuk rasa di sekitar Balai Kota Malang, Senin (9/8).
Puluhan massa itu menyuarakan dua tuntutan untuk Pemkot Malang. Pertama, meminta menuntaskan permasalahan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Tuntutan kedua, meminta agar kebijakan jam malam bisa segera dihilangkan.
Menurut Korlap Aliansi Rakyat Tertindas, John Man, tuntutan menghilangkan kebijakan jam malam karena berdampak pada ekonomi pedagang kecil hingga pelaku UMKM.
“Dilihat dari kebijakan publik, tindakan Pemkot tidak ada kejelasan. Pemkot hanya memberikan surat edaran, bukan surat keputusan,” katanya.
“Itu instruksi dari Kemendagri. Itu cacat administrasi kalau dilihat dari aspek hukumnya,” ujarnya, Senin (9/8).
Meski kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan program pusat, Jhon menilai masih ada solusi lain yang seharusnya bisa dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda), salah satunya dengan menggunakan otonomi daerah.
“Kita memiliki solusi. Kepala daerah harus menggunakan otonomi daerah. Memberikan pandangan dan wawasan kepada masyarakat Kota Malang, bahwasannya solusi yang kita inginkan dari aspek ekonomi,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, massa ART juga membuat aksi teaterikal simulasi pedagang diusir aparat saat berjualan.
Maksud dari aksi teaterikal itu sebagai pesan kepada Pemkot Malang saat melakukan penindakan protokol kesehatan secara tegas, harus tetap melihat aspek ekonomi terlebih dahulu.(der)
