MALANGVOICE – Meski perpanjangan PPKM Darurat masih wacana, Wali Kota Malang, Sutiaji sudah merespon secara pribadi.
Dia mengakui belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi terkait perpanjangan PPKM Darurat tersebut. “Belum mendapatkan Surat Edaran (SE) soal itu,” ujarnya Rabu (14/7).
Secara pribadi Sutiaji tidak setuju dengan rencana perpanjangan PPKM Darurat, sebab bakal berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.
“Jelas tidak mau meneruskan, karena tatanan ekonomi sosial yang kena dampaknya,” terangnya.
Hanya saja tidak menutup kemungkinan hal itu bisa saja dilakukan, apabila mobilitas masyarakat masih tetap tinggi.
“Wacana skema itu saya artikan sebagai warning dari pemerintah pusat kepada orang-orang yang belum tertib mengikuti aturan PPKM Darurat,” tuturnya.
Apalagi, hasil penilaian Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mobilitas masyarakat Kota Malang satu-satunya di Jawa Timur yang masuk dalam zona hitam sehingga perlu pembatasan.
“Kalau PSBB dulu kita di daerah bisa inisiasi sendiri. Kita sendiri yang menentukan, tapi ini (PPKM) program pusat jadi yang menilai mereka,” tuturnya.
“Jadi tergantung kita mau diperpanjang atau tidak. Mau pilih puasa 14 hari apa 30 hari setelah itu kita bangkit atau mau asal – asalan,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Pria nomor satu di Kota Malang ini, berharap masyarakat bisa meningkatkan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. Bahkan sebisa mungkin membatasi mobilitas selama PPKM Darurat berlangsung. Sehingga penyebaran Covid-19 bisa dicegah.
“Semua ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penularan virus Covid-19 melalui pembatasan mobilitas,” tandasnya.(end)
