MALANGVOICE – Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko bertemu Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Kota Batu, Selasa (18/8) malam. Pertemuan itu membahas relokasi karena proyek revitalisasi pasar.
Perwakilan HPP Kota Batu, Johan Bambang Irawan, mengatakan, seharusnya relokasi dilakukan ketika proyek revitalisasi Pasar Kota Batu berjalan.
“Relokasi dilakukan ketika proyek itu jalan dan kita harap semua itu dijelaskan dulu. Kecuali pasar dalam kondisi kebakaran, bencana alam atau yang lain,” ungkap Wakil Ketua Himpunan Pedagang Pasar Kota Batu, Johan Bambang Irawan, Selasa (18/8).
Hal ini berkaitan dengan keinginan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu merelokasi pedagang Pasar Besar Kota Batu karena rencana Pemkot Batu dalam merevitalisasi.
HPP Besar Kota Batu, melalui Johan, mengatakan bahwa diskusi yang telah dilakukan dengan Wali Kota Batu merupakan awal saja dari diskusi-diskusi selanjutnya.
“Karena masih banyak pertanyaan saya tadi, belum bisa dijawab. Karena mungkin lokasinya (pertemuan di pasar) gak tepat kalau menjawab pertanyaan saya tadi, jadi kita komunikasi lagi gak apa-apa,” ungkap Johan.
Selain itu, kata Johan, diskusi berjalan lancar dan mengaku mungkin hal yang pertama dan satu-satunya di Indonesia karena telah berdiskusi di pasar dengan pihak Pemkot dan jajaran DRPD Kota Batu sekaligus.
Kemudian, yang dikuatirkan Johan kedepannya ketika terjadi anggaran dari pusat yang berkurang. Pihaknya mengaku tahapan yang benar menurutnya adalah relokasi berjalan ketika suatu proyek sedang berjalan.
Sementara itu, Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko mengaku bahwa pertemuan yang dilakukan di Pasar Besar Kota Batu merupakan yang pertama kali dalam suasana formal dan merasa bahwa pertemuan tersebut merupakan awal yang bagus.
“Alhamdulilah ini pertemuan pertama yang formal, yang saya rasa awal yang sangat bagus karena satu intinya, informasi yang kurang jelas atau tidak pas yang mereka terima. Sehingga kemudian dipersepsikan sendiri oleh mereka,” ungkap Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko.
Hadir bersama Dewanti Rumpoko
Bersama Ketua DPRD Kota Batu dan anggota DPRD lainnya; Kapolres Kota Batu, BKD, dan Diskoperindag.
Sementara itu, Dewanti menjelaskan bahwa kekhawatiran pedagang terkait dana alokasi dari pemerintah sebesar Rp200 miliar pusat tidak perlu dikhawatirkan.
“Rp200 miliar itu sudah Perpres, kalau kita bisa menyediakan prasyarat pasti itu dibangunkan tidak dicairkan, jadi kita tidak menerima Rp200 miliar itu, tetapi dibangunkan oleh pemerintah pusat,” ujar Bude sapaan akrab Dewanti.
Lebih lanjut, kata Dewanti, informasi terkait pembangunan pasar harus disampaikan jelas pedagang. Pihaknya mengakui persoalan belum akan selesai sampai pada pembangunan pasar. Namun yang paling penting kata Bude informasi yang jelas harus didapatkan oleh pedagang.
Sementara itu, lanjut Bude, untuk agenda akan diadakan pertemuan lanjutan masih tergantung pada komunikasi pedagang pasar. Sedangkan untuk menyakinkan pedagang pasar terkait anggaran dari pusat pihak berencana akan mengudang perwakilan pedagang pada saat rapat dengan kementrian terkait.
“Saya tadi sudah bilang, pertama ketika pak Eko (Kadiskoperindag Kota Batu) berhubungan dengan pemerintah pusat dengan kementerian kalau perlu perwakilan HPP diajak, jadi tau komunikasinya secara virtual,” tambahnya.
Sementara, Kepala Dinas UKM, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Batu, Eko Suhartono menyatakan bahwa selama komunikasi terus terjalin dengan pedagang pasar namun sempat terkendala karena covid-19.
“Tetapi hari ini alhamdulilah sudah ada titik temu yang kita lakukan, salah satunya, kalau (terkait) dana sudah dijawab, DED kan masih proses tapi yang paling penting adalah data,” ujar Eko.
Kedepannya kata Eko, akan mengsingkronkan data jumlah pedagang yang ada di Pasar Besar Kota Batu dengan masing-masing paguyuban. Dengan harapan data jumlah pedagang betul-betul ril dan tidak menimbulkan kecurigaan akan bertambahnya jumlah pedagang.(der)
