MALANGVOICE – Massa mengatasnamakan Aliansi Malang Menolak Omnibus Law berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Jumat (14/8). Massa didominasi gabungan BEM se-Malang Raya itu kecewa dengan jawaban diplomasi pimpinan dewan.
Beberapa anggota dewan tampak menghampiri demonstran, salahsatunya Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah. Ia berjanji bakal menyampaikan aspirasi demonstran kepada pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI.
“Prinsipnya, Kami akan selalu bersama rakyat, mewadahi dan siap mendukung aspirasi,” ujar Politisi Gerindra itu.
Sayangnya, jawaban tersebut tak sesuai harapan massa aksi. Salah satu orator bahkan sempat menyerukan mosi tidak percaya kepada dewan.
“Kami bosan dengan kalimat-kalimat politis,” ujarnya melalui alat pengeras suara.
Sementara itu Humas Aliansi Malang Menolak Omnibus Law Roni Versal menuding tidak ada sikap yang jelas dari DPRD Kota Malang terhadap tuntutan yang diserukan aliansi.
“Keberpihakan mereka (DPRD Kota Malang) masih tidak jelas, mau berpihak pada masyarakat atau justru kemana,” keluhnya.
Pada momentum itu, lanjut dia, pihak menyerukan enam poin pernyataan sikap. Diantaranya, tolak politik upah murah serta wujudkan upah layak nasional. Berikan hak normatif buruh, serta jaminan sosial kesehatan. Hentikan sistem kerja kontrak dan outsourching. Tolak komersialisasi pendidikan, dan wujudkan pendidikan bervisi kerakyatan. Hentikan eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan hidup serta kembalikan sanksi pidana dan ganti rugi kepada pelaku usaha.
” Wujudkan kebebasan berserikat, berkumpul, berorganisasi, dan menyatakan pendapat bagi rakyat,” pungkasnya.(der)
