Perangi Covid-19, Kemenkes Gandeng PKK Kota Malang

MALANGVOICE – Kementerian Kesehatan RI melirik potensi Kota Malang dalam gerakan memutus mata rantai covid-19 secara masif. Dipilihnya Bumi Arema juga mempertimbangkan geliat prestasi TP PKK Kota Malang.

Hal itu diungkapkan Staf Khusus Menteri Kesehatan RI Bidang SDM Kesehatan dr Mariya, saat audiensi dengan Wali Kota Malang Sutiaji di Balai Kota Malang, Selasa (21/7).

“Kami (Kemenkes) mencermati hambatan terbesar upaya memutus mata rantai covid 19 adalah rendahnya kedisiplinan dan kepatuhan. Yang mendasar adalah penggunaan masker, karena ini adalah pelindung atau penjaga pertama dari paparan Covid-19,” ujarnya.

Ia menyakini, pemda-pemda telah gencar meluncurkan program pembagian masker dan atau pun operasi penggunaan masker. Meski masker sudah dibagi, menurutnya, masyarakat masih abai untuk memakai.

“Ini faktor kepatuhan, kedisiplinan dan kebiasaan. Ini lah yang akan kita bangun dalam sebuah gerakan masif yang melibatkan ibu-ibu (terutama PKK),” tutup perempuan berjilbab tersebut.

Selanjutnya, Kemenkes juga memperkenalkan program barunya telesehat.kemkes.go.id. yang fokus membangun kesehatan bersama-sama dengan bantuan teknologi informatika (online), sehingga meminimalisir kunjungan langsung ke faskes (fasilitas kesehatan) terdekat. Fasilitas mulai dari edukasi dengan berbagai materi yang bisa download (mengunduh) dengan mudah. Seperti konsultasi gratis dengan dokter online seputar penyakit dan database Faskes terdekat.

Merespon itu, Wali Kota Sutiaji berharap program Kemenkes dapat dikolaborasikan dengan program Pemkot Malang.

“Menarik ini kita kembangkan dan kolaborasikan dengan coronadetektor.malangkota.go.id sambil kita kuatkan dengan konsultasi dokter” ujarnya.

Demikian pula dengan program yang melibatkan TP PKK. Menurutnya, PKK selama ini senantiasa di garis depan untuk mendukung program-program Pemkot Malang. Dicontohkannya, pendataan kesehatan bayi hingga lansia. PKK pula yang mempelopori urban farming sehingga memperoleh penghargaan nasional.

“Bahkan hingga mendorong kinerja perpajakan, PKK juga aktif melalui keikutsertaan mempercepat proses penyampaian SPPT PBB,” sambung dia.(der)

spot_img

Berita Terkini

Arikel Terkait