Jawaban Wali Kota Soal LKPJ Dibanjiri Bantahan

0
17
Rapat Paripurna DPRD
Rapat Paripurna DPRD

MALANGVOICE – Jawaban Wali Kota Malang, HM Anton, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda jawaban LKPJ, berlangsung hangat.

Beberapa fraksi menyampaikan pandangan balik atas jawaban wali kota yang dibacakan Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, dan Sekertaris Daerah (Sekda) Cipto Wiyono.

Dalam jawaban itu, beberapa hal termasuk masalah Pasar Blimbing, pekerjaan tiga proyek Islamic Centre, Jembatan Kedung Kandang dan Gorong-gorong Jeking di Tidar serta masalah lain yang disorot, semuanya dijawab, namun dinilai belum memuaskan para wakil rakyat.

Jawaban yang disampaikan Pemkot Malang terkesan normatif dan belum ada upaya kongret, apalagi mengarah pada penyelesaian masalah yang disorot.

Di antara fraksi yang tegas menyampaikan pandangan balik adalah Fraksi Golkar, melalui wakilnya, Bambang Sumarto. Ada tujuh hal yang menjadi pandangan balik, yang paling menonjol adalah masalah Pasar Dinoyo, yang hingga kini masih memiliki potensi besar dalam masalah sosial antara pedagang dan investor.

Termasuk masalah kasus hukum Jembatan Kedung Kandang yang diminta agar perjanjian multiyears yang sudah ditanda-tangani antara Pemkot Malang dan DPRD. “Kami sudah komunikasi ke Mendagri, dan kami meminta agar perjanjian itu dicabut,” tegas Bambang.

Masalah pelik lainnya adalah proyek Islamic Centre, karena hingga saat ini kegiatan pekerjaan belum jelas, karena proses administrasi berupa pemindahan lokasi belum pernah dibahas. “Fraksi Golkar hanya mengingatkan agar dalam hal ini perlu dilakukan pembahasan ulang, terlebih menyangkut pemindahan lokasi,” ungkapnya.

Tak kalah penting, jalur one way di Jalan Mayjen Panjaitan, hingga kini juga belum ada solusi, padahal praktik di lapangan sudah berlaku dua arah, tapi Peraturan Wali Kota (Perwal) mengharuskan satu arah.

“Komisi C sudah tiga kali didatangi warga, tolong, ini jangan ada pembiaran!” tegasnya.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti masalah pembangunan Jembatan Kedung Kandang, dan menegaskan agar perjanjian tentang multiyears yang sudah ditandatangani dicabut lebih dulu.

“Masalah kemacetan kami juga butuh jawaban konkret, tidak hanya data makro, dan Pemkot sudah punya aplikasi android dan sebagainya,” kata Hadi.