Wujudkan Transformasi Birokrasi yang Optimal dengan Melibatkan Peran Partisipasi Masyarakat

MALANGVOICE– Arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025-2030 Kota Batu fokus pada transformasi tata kelola pemerintahan.

Menekankan penataan kelembagaan tepat fungsi dan manajemen ASN berdasarkan kompetensinya demi mewujudkan pelayanan maupun kebijakan publik yang optimal.

Paslon Nurochman-Heli Suyanto (NH) menyusun sejumlah program kerja mewujudkan transformasi birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan, inovatif dan efisien serta efektif. Hal itu akan ditempuh dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital serta strategi jemput bola dalam memberikan akselerasi pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

Mbatu SAE, Gagasan Besar Paslon NH Menyelesaikan Sejumlah Persoalan di Kota Batu

Ketika terpilih menjadi kepala daerah, paslon yang diusung Koalisi Wong Mbatu itu akan menyediakan layanan hotline wali dan wakil wali kota. Serta meningkatkan layanan command center ataupun Batu Smart City agar memudahkan masyarakat mendapatkan layanan publik secara cepat kapanpun dan dimanapun.

“Untuk hotline wali kota dan wakil wali kota, adalah wadah akomodasi aspirasi masyarakat agar bisa langsung berinteraksi tanpa jarak dengan kepala daerah,” imbuh Cak Nur, sapaan Nurochman.

Dibukanya ruang aspirasi secara luas ini ditujukan agar terbangun kedekatan secara sisi emosinonal dan kultural. Karena masyarakat Kota Batu sangat menjunjung kekerabatan. Sehingga dia dan pasangannya, Heli Suyanto akan menyusun program sarapan bareng rutin untuk mendekatkan diri ke masyarakat membahas isu-isu persoalan aktual melalui basis komunitas.

“Komunitas dari beragam latar belakang harus diberi ruang lewat musrenbang tematik. Karena selama ini, musrenbang hanya mengundang kelompok terbatas,” ujar Cak Nur.

Menurutnya, dilibatkannya partisipasi masyarakat termasuk bagian penting dalam merumuskan kebijakan secara holistik, tanpa mengesampingkan kelompok lain. Sehingga perencanaan yang disusun betul-betul komprehensif dan terukur serta terealisasi secara jelas.

“Partisipasi publik harus dibuka seluas-luasnya. Ketika kami jadi kepala daerah, maka akan membuka Balai Kota Among Tani sebagai ruang menampung aspirasi publik. Justru ini muncul dari masyarakat yang kangen dengan balai kota,” pungkas Cak Nur.

Jargon ‘Mbatu SAE’ dipilih pasangan Cak Nur-Mas Heli sebagai landasan visinya di bursa Pilkada Batu. Mbatu SAE merupakan akronim dari madani, berkelanjutan, agrokreatif, terpadu, unggul, sinergi, akomodatif dan ekologis.

Cak Nur memaparkan, kolaborasi dibutuhkan untuk membangun wilayah secara kolektif dan berkelanjutan. Kolaborasi multi pihak menjadi syarat utama menciptakan akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang kosmopolit dan inklusif serta mengedepankan pembangunan hijau berwawasan lingkungan.

Menurutnya, perjuangan di aras politik elektoral menjadi sarana untuk mewujudkan sandang pangan murah, keterbukaan akses lapangan pekerjaan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Serta menjaga kelestarian ekologi dampak pembangunan maupun industri pariwisata yang tidak terintegarisi dan terkonspesi dengan sumber daya alam Kota Batu.

Tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dengan dibukanya peran partisipasi masyarakat agar peduli pada isu-isu aktual pada daerahnya. Menurutnya, keterbukaan dan partisipasi masyarakat harus dibuka seluas-luasnya agar mereka punya andil dalam memberikan sumbangsih merumuskan sebuah kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan di segala bidang sehingga hasilnya bisa dirasakan bersama.

“Bila tak ada dukungan kuat dari masyarakat itu tak bisa terwujud. Menata pemerintahan lebih baik kalau bersama, berkolaborasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat karena lebih berwarna,” tegas Cak Nur.(der)

spot_img

Berita Terkini

Arikel Terkait