Wagub Jatim: Kota Malang Motor Penggerak Ekonomi Kawasan Selatan

Wagub Jatim Emil Dardak. (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Kota Malang akan dijadikan motor penggerak ekonomi di kawasan Jawa Timur bagian selatan. Sebab, kota berjuluk Bhumi Arema ini memiliki berbagai potensi dari wisata, ekonomi kreatif hingga bidang pendidikan.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menjelaskan, dengan diresmikannya jalan Tol Malang – Pandaan (Mapan), maka infrastruktur jalan dari Surabaya ke Malang tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, lanjut Emil, upaya menjadikan Surabaya dan Malang menjadi koridor Industri 4.0 secara Nasional akan terealisasi dengan baik.

“Karena itu untuk membangun ekonomi di wilayah selatan bisa dimulai dari Malang Raya khususnya dari Kota Malang,” kata Emil dalam keterangan tertulis diterima MVoice, Sabtu (18/5).

Mantan Bupati Trenggalek itu menambahkan, saat ini ia berbagai tugas dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam membangun daerah.

“Kebetulan untuk kawasan selatan saya diberi amanah. Karena itu nanti saya akan sering ke Malang untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” urainya.

Ia melanjutkan, jalur lingkar selatan yang menghubungkan Kabupaten Malang kawasan Balekambang menuju Blitar telah beroperasi. Sehingga nanti ia berharap Malang Raya dan Yogyakarta bisa menjadi koridor pembangunan ekonomi.

“Saya berharap dengan adanya koneksitas yang baik ini, Kota Malang bisa menjadi penggerak ekonomi khususnya di kawasan selatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menyambut baik rencana dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk pembangunan sektor ekonomi di kawasan selatan.

“Pemkot Malang memang saat ini sedang fokus mengembangkan potensi ekonomi dan wisata. Beberapa program kami sudah mengarah kepada pengembangan tersebut,” kata Sutiaji.

Ia berharap, adanya koneksitas ini, Kota Malang mampu menjadi penggerak motor penggerak pembangunan khususnya ekonomi di kawasan selatan seperti yang diharapkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. (Der/Ulm)