Unjuk Rasa, Mahasiswa Desak Ingin Bertemu Pimpinan Dewan

Massa mengatasnamakan Aliansi Kader HMI Cabang Malang Raya unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Jumat (14/9). (Aziz Ramadani/MVoice)
Massa mengatasnamakan Aliansi Kader HMI Cabang Malang Raya unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Jumat (14/9). (Aziz Ramadani/MVoice)
Article top ad

MALANGVOICE – Massa mengatasnamakan Aliansi Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang Raya memaksa masuk gedung DPRD Kota Malang, Jumat sore (14/9).

Mereka bermaksud ingin bertemu langsung dengan pimpinan dewan. Aksi tersebut mendapat pengamanan penuh personel polisi.

Massa membawa spanduk berbagai tulisan dengan tagar #savenawacita itu menyerukan agar Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya. Sebab selama pemerintahan dituding tak menegakkan keadilan.

“HAM tidak benar ditegakkan.
Kasus Munir sampai hari ini tidak diusut tuntas. Lalu sewenang-wenang menaikkan harga BBM. Akibatnya harga pokok naik. Dampaknya pada rakyat miskin,” kata Korlap Aksi Rheza Aditya.

Sebenarnya anggota dewan telah menemui massa unjuk rasa, yakni Moch. Ula, Dito Arief Nurakhmadi, dan Lookh Makhfudz. Namun massa tetap ngotot untuk bertemu pimpinan dewan.

“Mohon maaf memang kebetulan di dewan tidak ada agenda. Namun lain waktu pasti akan kami terima,” kata Moch. Ula kepada masa pengunjuk rasa.

Setelah itu, massa kembali mendesak masuk untuk menemui perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan. Namun tetap tak ada respon. Massa akhirnya membakar spanduk yang dibawa sebagai bentuk kekecewaan. Aksi itu sempat terjadi saling dorong pagar gedung DPRD Kota Malang dengan personel kepolisian.

Massa kemudian melakukan orasi ilmiahnya yang berisikan beberapa poin tuntutan. Di antaranya, tingkatkan stabilitas perekonomian dalam negeri. Stop impor pangan, dan tingkatkan ketahanan pangan dalam negeri. Menghapus perpres No 20. Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Dan terakhir stop issu SARA.(Der/Aka)