Tingkatkan Profesionalisme ASN, Pemkot Malang Optimalkan SIJAPTI

Wali Kota Malang Sutiaji.
Wali Kota Malang Sutiaji. (Aziz Ramadani MVoice)

MALANGVOICE – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meluncurkan aplikasi khusus untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Adalah aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi atau SIJAPTI.

Merespon itu, Pemkot Malang berkomitmen mendukung penerapan aplikasi bertujuan memperkuat proses dan integrasi seluruh alur pengisian JPT di lingkungan instansi pemerintah.

“Pentingnya penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN pada instansi pemerintah, karena merupakan salah satu penilaian dari sistem merit dalam kebijakan dan manajemen asn sekaligus menjadi salah satu prioritas strategi Nasional” kata Wali kota Malang Sutiaji, belum lama ini.

Ia melanjutkan, ASN merupakan suatu profesi yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penyediaan pelayanan publik. Sebagai suatu profesi, pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya harus profesional. Artinya memiliki kompetensi yang dibutuhkan serta berpegang pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku selaku aparatur negara.

“Profesionalitas pegawai ASN tercermin tidak hanya pada kompetensi yang dimiliki namun juga pada sikap dan kepatuhan terhadap kode etik dan kode perilaku,” urai Politisi Demokrat itu.

SIJAPTI mencakup keseluruhan proses seleksi, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi, serta dokumentasi database JPT.
Aplikasi SIJAPTI hadir untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja serta akses dalam penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta pengawasan pelaksanaan pengisian JPT. Sehingga proses seleksi jabatan tinggi, baik di tingkat Nasional maupun daerah dapat dilakukan secara online, dan otomatis menghemat anggaran serta prosesnya menjadi lebih cepat.

“Kesemuanya itu, diharapkan dapat mendukung gerakan pemerintah menuju sistem e-government, demi terciptanya reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel,” tutup Sutiaji. (Der/Ulm)